TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Mass Rapid Transit ( MRT ) Jakarta William P. Sabandar mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp 4,4 triliun. Sebagian besar suntikan modal itu untuk menuntaskan biaya pembangunan MRT fase pertama.

Baca : MRT Jakarta, Tes di Koridor Lebak Bulus - Bundaran HI Berlangsung Sebulan

"Sekitar Rp 4,378 triliun untuk menuntaskan fase satu dan Rp 35 miliar untuk memulai fase dua," kata William dalam rapat dengan Komisi C di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Oktober 2018.

William menuturkan, pembangunan fase pertama rampung Maret 2019. Bersamaan dengan itu, PT MRT wajib membayar biaya pembangunan proyek yang telah selesai 100 persen. Karena itulah, PT MRT mengusulkan PMD Rp 4,4 triliun untuk melunasi proyek.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menyatakan, jumlah PMD yang diajukan sudah melebihi modal dasar PT MRT tahun ini. PT MRT mendapatkan modal dasar Rp 14,6 triliun di 2018. Dengan pengajuan PMD itu, PT MRT bakal menerima total modal dasar Rp 15,32 triliun. "Intinya kalau diberikan Rp 4,4 triliun sudah melebihi modal dasar," ujar Santoso.

Santoso mengatakan, Dewan tidak bisa menyetujui permintaan itu jika mengacu pada Peraturan Daerah tentang PMD PT MRT yang saat ini berlaku. Untuk itu dia meminta Perda tersebut direvisi. Setelah ada revisi barulah dewan dapat menyetujuinya. Sebab, revisi Perda tak bisa berjalan bersamaan dengan usulan PMD.

"Peraturan Kemendagri yang baru terkait penyertaan modal daerah adalah harus Perda diubah kalau tambah modal,” kata Santoso. “Setelah itu bisa usul PMD."

Baca: Konstruksi MRT Jakarta Tahan Gempa Hingga Magnitudo 9, Alasannya?

Pembangunan fase pertama MRT terdiri dari 13 stasiun. Tujuh di antaranya adalah stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.