M Taufik Legowo Gagal Jadi Wagub DKI Gantikan Sandiaga, Sebab...

Rabu, 7 November 2018 18:39 WIB

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Taufik menyatakan sudah legowo atas keputusan rapat antara Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin, 5 November 2018 tentang pengganti bekas Wagub DKI Sandiaga Uno yang maju menjadi calon Wakil Presiden di Pilpres 2019.

Di rapat itu, diputuskan nama wakil Gubernur DKI Jakarta akan diserahkan ke PKS. "Saya, hanya karena ingin mengamankan kebijakan Ketua Umum saya (Prabowo), saya serahkan (kursi wagub)," ujar M Taufik di DPRD Jakarta, Rabu, 7 November 2018. "Saya legowo."

Baca : Pengganti Sandiaga Bukan dari PKS, Ahmad Syaikhu: Mesin Partai..

Taufik mengatakan tak ada kompensasi apapun dari Gerindra ataupun PKS soal dirinya yang gagal maju menjadi orang nomor dua di DKI. Taufik hanya berharap, orang yang akan menggantikan Sandiaga Uno benar-benar paham soal Jakarta.

Pada Senin, 5 November 2018, PKS dan Gerindra mengadakan pertemuan di DPD Gerindra, Kemayoran, Jakarta Pusat, membahas soal perebutan kursi Wagub DKI. Dari hasil pertemuan itu, kedua partai sepakat membentuk sebuah badan penentuan cawagub DKI Jakarta yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon.

Taufik, selaku inisiator pertemuan itu, mengatakan uji kepatutan dan kelayakan cawagub DKI akan lebih dulu dilakukan badan tersebut, sebelum menyerahkan nama cawagub kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

Advertising
Advertising

Kedua partai belum membuat timeline kerja badan fit and proper test. Anggota penguji, menurut Taufik, bisa anggota partai ataupun pakar, tergantung pada keputusan partai.

Baca juga : Survei Alvara: Soal Kreativitas, Sandiaga Uno Ungguli Jokowi

"Dalam tempo sesingkat-singkatnya (akan dirumuskan), kaya merumuskan kemerdekaan saja," ujar M Taufik.

Selain itu, pertemuan kedua partai tersebut menyepakati dua nama cawagub DKI Jakarta berasal dari kader PKS. Kesepakatan itu dipastikan setelah pimpinan wilayah DKI kedua partai duduk bersama sore ini. "Tadi sudah disepakati bahwa kursi itu diamanatkan kepada PKS," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di kantor DPD Gerindra DKI.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tak akan mengintervensi dalam proses fit and proper test yang dilakukan kedua partai pengusung tersebut.

Simak pula :
Kata Jack Lapian Soal Ahmad Dhani Ungkit Vonis Ahok di Pengadilan

"Biarlah itu (pembahasan wakil gubernur) berproses di partai saja," ujar Anies sambil tersenyum di JCC, Jakarta Pusat, Rabu, 7 November 2018.

Anies mengatakan sudah melakukan banyak hal soal pengajuan nama wagub, tetapi ia menolak bercerita soal itu kepada media. Menurut Anies, ia lebih baik melakukan semua hal itu tanpa woro-woro. "Saya enggak mau klaim (melakukan sesuatu) di balik layar, tapi komunikasi jalan terus," demikian Anies terkait bursa pengganti Sandiaga Uno.

Berita terkait

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

8 jam lalu

Maruarar Sirait Dipanggil Prabowo ke Bali Hari ini, Bahas Menteri?

Maruarar Sirait mengklaim biasa berdiskusi membahas apapun bersama Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

10 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

10 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

12 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

1 hari lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 hari lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 hari lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya