TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan pembahasan soal tuntan dari Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (LEM) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) akan selesai sebelum akhir tahun 2018.

Kedua organisasi itu baru saja menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota menuntut Anies Baswedan segera ditetapkannya besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Baca : Anies Sebut Tantangan Terbesar di Jakarta Adalah Stok Pangan

“Saya kemarin sudah tugaskan kepada Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan untuk menuntaskan sebelum akhir tahun,” kata Anies di Cipinang, Jakarta Timur, Kamis, 20 Desember 2018.

Anies menuturkan, pembahasan UMSP harus melibatkan banyak pihak. Selain itu, pembahasan tersebut tidak bisa hanya dilakukan dengan sekali pertemuan atau setidaknya melalui tiga kali pertemuan.

Dua hari lalu, ratusan buruh mendatangi Balai Kota. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LEM SPSI DKI Jakarta Yulianto mengatakan, para buruh menuntut Anies Baswedan merevisi UMP DKI 2019.

"Minta Pak Anies untuk merevisi UMP DKI Jakarta yang sekarang Rp 3,9 juta," kata Yulianto di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Desember 2018.

Yulianto mengutarakan, UMP Jakarta 2019 lebih rendah daripada daerah tetangga Jakarta. Dia memberi contoh Upah minimum kabupaten/kota (UMK) Karawang dan Bekasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang UMSP 2018 dijelaskan berbagai angka UMSP dari LEM. Dari yang terendah adalah industri kemasan kaleng sebesar Rp 3.726.960 dan yang tertinggi industri alumunium dan ekstrusi tunksten Rp 4.295.268.

Setelah didemo, Anies lalu mengadakan pertemuan dengan perwakilan massa. Di pertemuan itu, ia mengatakan Disnaker baru mengadakan pertemuan satu kali pada 17 Desember 2018 dengan beberapa pihak terkait.
Simak juga :
Belum Ada Wagub, Anies Baswedan Kewalahan Hadapi Agenda Kerja

Dalam waktu dekat ini, akan ada pertemuan sebanyak dua kali, sebelum menghasilkan keputusan soal UMSP.

Anies memastikan semua aspirasi para buruh telah diserap oleh pihaknya. Ia berharap dengan adanya pembahasan yang sesuai bisa menciptakan keadilan khususnya di sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.