Polda Metro Tambah 81 CCTV Tilang E-TLE Tahun Ini di 24 Titik
Reporter
Adam Prireza
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Jumat, 4 Januari 2019 17:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang perluasan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang E-TLE, Polda Metro Jaya akan menambah 81 kamera CCTV.
Baca: DKI Bahas Pengadaan Kamera Tilang E-TLE Rp 33 Miliar
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf mengatakan 81 kamera itu akan dipasang di 24 titik di ibu kota.
Selain 81 CCTV itu, Polda Metro menunggu realisasi penambahan 50 kamera lain yang diajukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Sudah ada respons tapi realisasinya menunggu nanti. Masih proses," ujar Yusuf di Polda Metro Jaya, Jumat, 4 Januari 2019.
Di antara 25 titik yang diproyeksikan pada 2019 adalah simpang Pancoran, simpang Slipi, simpang Kuningan, Bundaran Hotel Indonesia, Bundaran Senayan, simpang Asia-Afrika, simpang Pramuka, simpang Cempaka Putih dan simpang Rawamangun.
Kamera yang akan digunakan sama seperti yang telah terpasang di dua titik saat ini. Yaitu automatic number plate recognition (ANPR) di simpang Sarinah dan simpang Patung Kuda Arjuna Wiwaha.
Sistem tilang e-TLE yang diterapkan Polda Metro Jaya bisa mendeteksi beberapa jenis pelanggaran secara otomatis. Misalnya, pelanggaran aturan ganjil-genap, pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, kendaraan melawan arus atau salah jalur, penerobosan lampu lalu lintas, tidak mengenakan helm, atau menggunakan telepon seluler saat berkendara.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berjanji akan membantu kepolisian memperluas wilayah pemberlakuan tilang elektronik. Namun Anies belum merinci bantuan DKI kepada kepolisian.
Sejauh ini, Anies telah menyanggupi penyediaan data kependudukan untuk disinkronkan dengan data kepemilikan kendaraan. "Nanti data kependudukan dan pencatatan sipil kami akan nge-link ke data di Polda Metro," ucap dia.
Baca: 2441 Pengemudi Kena Tilang Elektronik, Ada yang Langsung Bayar
Anies juga berharap penerapan tilang E-TLE bisa menyelesaikan masalah tunggakan pajak kendaraan di Ibu Kota yang mencapai Rp 2 triliun. Tunggakan pajak itu didominasi kendaraan roda dua yang mencapai 4 juta unit.
