TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga RT 2 RW 5 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, resah, karena sertifikat tanah yang telah dibagikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Oktober 2018, sampai saat ini belum kunjung mereka terima.

Baca juga: Bagikan Sertifikat, Jokowi Pesan Hati Hati Politikus Sontoloyo

Naneh, 60 tahun, warga RT 2, mengatakan sertifikat tanahnya tak kunjung diterima, padahal sempat dibagikan secara simbolis oleh Presiden Jokowi. Acara pembagian berlangsung pada Oktober 2019 kepada sekitar 5.000 warga di Jakarta Selatan, termasuk Naneh. Inilah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sering diumumkan Jokowi.

“Presiden Jokowi memang membagikan sertifikat surat itu secara simbolis, tapi sampai sekarang kami belum memegang fisiknya,” ujar Naneh saat ditemui di rumahnya, Jalan Palmerah Barat, pada Sabtu, 2 Februari 2019.

Pembagian sertifikat tanah ini sebelumnya menyasar penduduk di sejumlah wilayah, termasuk di Jakarta. Presiden Jokowi mengembangkan program itu untuk memudahkan warga memperoleh legalisasi atas investasi atau aset yang dimiliki. Adapun sertifikat tanah akan diberikan kepada warga yang sudah mempunyai surat tanah, namun belum memiliki sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pidatonya di sejumlah tempat, Jokowi mengatakan kini masyarakat tak perlu ribet mengurus sertifikat tanah. Bahkan menurut Jokowi dalam beberapa kesempatan, setelah dibagikan secara simbolis, warga bakal menerima langsung sertifikatnya. “Boleh langsung disekolahkan,” ujar Jokowi dalam pidatonya. Nyatanya, tak begitu bagi Naneh dan sejumlah warga di Grogol Utara.

Naneh menceritakan, 4 bulan sejak Presiden Jokowi memberikan sertifikat secara simbolis, ia belum kunjung menerima lembarannya. Padahal, kata dia, saat diundang dalam acara pemberian sertifikat di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Oktober 2018, Naneh sudah melihat penampakan fisik sertifikatnya.

“Waktu diundang ke program pemberian sertifikat itu sebenarnya kami sudah menerima bentuk fisiknya, tapi diminta lagi oleh orang BPN,” kata dia. Naneh mengatakan tak sempat memotret lembar dokumen sertifikat tersebut lantaran para peserta dilarang membawa telepon genggam kala itu. "Ada razia, kami enggak boleh bawa telepon,” ucapnya.

Sebelum menerima sertifikat, warga diminta memberikan kartu identitas atau KTP oleh BPN. Sedangkan setelah acara kelar, orang yang mengaku petugas dari BPN tersebut, kata Naneh, mengembalikan kartu identitas masing-masing. Namun, saat KTP dikembalikan, sertifikat yang telah di tangan itu ditarik kembali.

Naneh tak mengetahui persis mengapa sertifikatnya ditahan sejumlah pihak. Ia telah mencoba menanyakan hal itu kepada RW, namun belum berbalas. RW menjanjikan sertifikat tersebut turun bulan Desember 2018, namun hasilnya nihil hingga awal Februari 2019.

Naneh mengatakan, warga yang menerima sertifikat tanah itu diwajibkan membayar ke pengurus RW sebesar Rp 3 juta. Duit itu ia serahkan kepada salah satu pengurus RW tempatnya tinggal bernama Mastur. Naneh menyebut, Mastur lah yang semula memberi informasi soal pengutan Rp 3 juta. Ia bahkan telah menjamin sertifikat itu keluar pada Desember 2018 .

Lurah Kecamatan Grogol Utara, Jumadi, mengatakan seluruh warga RT 2 memang belum menerima sertifikat tanah tersebut. Ia mengatakan ada syarat yang kurang lengkap yang belum diserahkan kepada BPN. Namun, Jumadi tak merinci syarat itu. Ia hanya menyebut, sejatinya sertifikat itu belum siap dan layak dikeluarkan.

Menurut Jumadi, pada Oktober 2018, Presiden Jokowi membagikan 450 sertifikat kepada warga Kelurahan Grogol Utara. Namun hingga Februari, ada 100 warga di antaranya belum menerima sertifikat, dan hingga saat ini pihaknya masih menunggu kabar dari BPN. “Kalau tidak salah, 100 sertifikat itu di Pubnas (kelompok masyarakat sadar sertifikat),” ucap Jumadi.

Jumadi mengatakan pihak kelurahannya tidak pernah mengamini duit tarikan itu. Menurut dia, pengurus RW memiliki kebijakan sendiri soal memungut Rp 3 juta. “Bisa saja karena mereka enggak dibayar, sukarela, jadi begitu,” ujar Jumadi.

Selain pungutan RW senilai Rp 3 juta, warga yang status tanahnya merupakan eks tanah desa diwajibkan membayar pajak retribusi senilai 25 persen dari hitungan nilai jual objek pajak (NJOP) dikali luas tanah. “Warga bayar sendiri ke PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu),” ujarnya. Setelah dinyatakan lunas, sertifikat tanah para pemilik eks tanah desa segera terbit.

Baca juga: Bagikan Sertifikat Tanah, Jokowi: Boleh Disekolahkan, tapi...

Sedangkan untuk tanah berstatus girik seperti milik Naneh, Jumadi memastikan hanya perlu melegkapi syarat administrasi dari BPN. "Seharusnya, tak ada biaya lagi,” ujar Jumadi.

Terkait maju-mundur penerbitan sertifikat, BPN DKI sampai saat ini belum menyampaikan informasinya. “Kami konfirmasi dulu ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan,” ujar pegawai BPN, Lukman.