TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Mohamad Taufik mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membahas tarif kereta Moda Raya Terpadu (MRT) dengan anggota Dewan. Alasannya, subsidi tarif MRT Jakarta akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Baca juga: Anies Janji Umumkan Tarif Kereta MRT Tengah atau Akhir Februari

"Ini menyangkut uang yang dipungut dari rakyat, apalagi kalau subsidi. Kenapa bicara dengan DPRD, berapa APBD yang disiapkan untuk subsidi itu," kata Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Februari 2019.

Taufik menyebut, nilai subsidi itu bakal masuk dalam APBD yang disahkan oleh DPRD DKI. Hingga kini, Taufik mengaku belum menerima surat ajakan diskusi dari pemerintah DKI.

Padahal, Anies menyampaikan, tarif MRT sudah masuk tahap final. Menurut Anies, perhitungan tarif berdasarkan kilometer tempuh. "Tinggal masa pengumuman saja, tapi sekarang sebelum data lengkap saya tidak akan mengumumkan," ucap Anies.

Kereta MRT atau Ratangga akan dibuka untuk komersil antara 24-31 Maret 2019. MRT diperkirakan mampu mengangkut 65 ribu penumpang per hari.

Baca juga: Anies Baswedan Umumkan Harga Tiket MRT Jakarta Februari 2019

Pada Fase I ini, MRT Jakarta memiliki 13 stasiun, tujuh di antaranya stasiun layang yang berada di Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan stasiun bawah tanah berada di Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.