Disebut Boneka Pengembang, Ketua P3SRS Apartemen Lavande Bersuara

Selasa, 26 Februari 2019 10:10 WIB

Penampakan luar Apartemen The Lavande Residence di Tebet, Jakarta Selatan. TEMPO/Francisca Christy Rosana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Apartemen Lavande akhirnya memberi penjelasan setelah disindir jadi boneka pengembang PT Agung Podomoro Land.

Baca: Kuasai Apartemen, Pengembang Dituding Gunakan Pengurus Boneka

Ketua Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen The Lavande Residence, Hardi Putra Purba, menampik tudingan ada kesepakatan bawah meja antara ia dan pengembang.

Pengangkatan Hardi sebagai ketua sebelumnya santer diisukan bermula dari kedekatannya dengan konsorsium PT Agung Podomoro Land, yang merupakan pengembang Apartemen Lavande.

“Profesi saya pengacara. Bisa dicek, tidak ada satu rupiah pun saya dapat dari pengembang,” ujar Hardi saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Tebet Barat Dalam II D, Jakarta Selatan, Senin sore, 25 Februari 2018.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (berbaju batik) saat berdialog dengan warga apartemen Lavande, Jakarta Selatan, Senin malam, 18 Februari 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

Tudingan yang dialamatkan kepadanya itu dinilai tak berdasar. Ia menjelaskan, pengangkatannya sebagai ketua murni pilihan warga.

Sebelumnya, pemilihan Hardi dan jajaran pengurus P3SRS dilakukan melalui rapat umum tahunan atau ruta. Ruta digelar pada April 2018 di gedung Smesco, Jakarta Selatan.

Ketua Perkumpulan Warga Apartemen Lavande Charli Novitriyanto mengendus ada permainan dalam pemilihan itu. Buktinya, ia melihat peserta yang hadir adalah orang-orang tak dikenal yang mengaku membawa surat kuasa dari pemegang hak pilih.

Pada saat Charli mencari informasi siapa-siapa saja nama yang memberi kuasa, sejumlah orang tak dikenal ini enggan menyebutkan.

Dugaan adanya afiliasi antara jajaran pengurus P3SRS dan pengembang menguat saat Hardi cs terpilih. Charli dan sejumlah warga Lavande yang ditemui Tempo, seperti AN, LD, dan LS, menilai kebijakan-kebijakan yang diambil pengurus acap tak transparan dan cenderung menguntungkan pengembang.

Misalnya, pemilihan vendor yang tak melalui lelang atau penawaran. Operator parkir serta fasilitas lainnya pun menggunakan jasa perusahaan anak usaha pengembang.

Hardi berkelit, vendor dipilih atas kesepakatan pengurus. Diketahui, ada lima pengurus P3SRS di Apartemen Lavande. Mereka menjabat sebagai ketua, sekretaris, bendahara, pengawas satu, dan pengawas dua.

Menurut Hardi, sebelum Peraturan Gubernur DKI Nomor 132 Tahun 2018 yang mengatur tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik terbit, tak ada regulasi khusus yang memagari mekanisme pemilihan vendor.

Advertising
Advertising

Selain menyeruak dari perkumpulan warga, isu adanya hubungan pengurus dan pengembang diletupkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta M Taufik. Dalam sebuah pertemuan dengan perkumpulan penghuni apartemen pada Sabtu lalu, Taufik menduga pengurus P3SRS dijabat oleh boneka-boneka pengembang.

“Yang sekarang duduk di P3SRS itu para pesuruh pengembang,” ujar Taufik kala itu.

Berangkat dari Apartemen Lavande, Taufik lalu membongkar adanya dugaan praktik yang sama di sejumlah apartemen di Ibu Kota. Misalnya, Apartemen Mediterania, Apartemen Belleza, dan Apartemen Kalibata City. Dia menyebut hampir semua apartemen dikuasai pengembang.

Taufik hanya menyebut satu nama apartemen yang ia nilai telah bersih dari kepentingan pengembang. “Yang sudah oke, tak bermasalah, itu Apartemen Rasuna Said di Kuningan,” ucapnya.

Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan telah memberi lampu kuning kepada sejumlah pengurus P3SRS yang diduga tak tertib Pergub 132 Tahun 2018. Pergub itu salah satunya memuat ketentuan struktur pengurus.

Baca: Ini Jawaban P3SRS Apartemen Lavande Soal Iuran IPL Naik 3 Kali

Salah satu pengurus yang telah dipanggil adalah Hardi cs Ketua P3SRS Apartemen Lavande. Hardi diberi waktu 3 bulan untuk melakukan penyesuaian dengan Pergub Rusun. Bila Pengurus P3SRS tidak mengindahkan imbauan, Dinas akan memberikan surat peringatan SP-1, SP-2, hingga pencabutan akta pengesahan P3SRS.

Berita terkait

Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal di Apartemen Lavande, Kulit Lutut Mengelupas

11 hari lalu

Pria Paruh Baya Ditemukan Meninggal di Apartemen Lavande, Kulit Lutut Mengelupas

Seorang laki-laki bernama Winarman, 54 tahun, ditemukan meninggal di satu unit Apartemen Lavande, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet.

Baca Selengkapnya

Pengembang Sebut Sirekap Diserang DDoS Saat Pemungutan Suara, Jenis Serangan Apa Ini?

31 hari lalu

Pengembang Sebut Sirekap Diserang DDoS Saat Pemungutan Suara, Jenis Serangan Apa Ini?

Sirekap telah menjadi polemik saat gelaran Pemilu 2024 berlangsung.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

33 hari lalu

Terpopuler: Libur Panjang Banyak Penumpang Commuter Line Turun di Stasiun Dekat Pusat Perbelanjaan, OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

KAI Commuter mencatat total pengguna commuter line Jabodetabek selama libur panjang mencapai 1,6 juta orang.

Baca Selengkapnya

Daya Beli Masyarakat Menurun, Pendapatan Bisnis Agung Podomoro Land Anjlok 46 Persen

34 hari lalu

Daya Beli Masyarakat Menurun, Pendapatan Bisnis Agung Podomoro Land Anjlok 46 Persen

Penjualan dan pendapatan usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (kode saham APLN) anjlok pada 2023.

Baca Selengkapnya

Tanggal Gelaran WWDC 2024 Resmi Diumumkan, Ini Detailnya

37 hari lalu

Tanggal Gelaran WWDC 2024 Resmi Diumumkan, Ini Detailnya

WWDC 2024 akan diadakan secara virtual mulai tanggal 10 hingga 14 Juni 2024.

Baca Selengkapnya

Pembaruan Terbaru Android 15 Hadirkan Dukungan Konektivitas Satelit

42 hari lalu

Pembaruan Terbaru Android 15 Hadirkan Dukungan Konektivitas Satelit

Perubahan besar pada Android 15 DP2 adalah dukungannya terhadap konektivitas satelit di tingkat sistem operasi.

Baca Selengkapnya

Senilai Rp 3,5 miliar, Siapa Pengembang Aplikasi Sirekap?

20 Februari 2024

Senilai Rp 3,5 miliar, Siapa Pengembang Aplikasi Sirekap?

Aplikasi Sirekap, yang dianggap sebagai sumber kekacauan dan kecurangan di Pemilu 2024, dikembangkan pertama kali pada 2020 oleh ITB.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

17 Januari 2024

Heru Budi Sebut DKI Berhasil Tagih Kewajiban Fasos Fasum dari Pengembang Rp 17,35 Triliun

Heru Budi memberikan piagam penghargaan kepada pengembang pemegang SIPPT/IPPT/IPPR atas capaian pemenuhan kewajiban fasos-fasum kepada DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Kampung Susun Akuarium Dipastikan Tetap Berjalan, DKI: Kewajiban 2 Pengembang

11 Januari 2024

Pembangunan Kampung Susun Akuarium Dipastikan Tetap Berjalan, DKI: Kewajiban 2 Pengembang

Pemprov DKI Jakarta tetap mendorong pengembang segera menuntaskan kewajibannya membangun rusun Kampung Susun Akuarium era Anies itu.

Baca Selengkapnya

Ratusan Orang Jadi Korban Pembangunan Apartemen Mangkrak di Ciputat

22 Desember 2023

Ratusan Orang Jadi Korban Pembangunan Apartemen Mangkrak di Ciputat

Telah melakukan pemesanan bahkan pelunasan sejak 2017, hingga kini para konsumen itu tak kunjung mendapat kepastian hak atas unit-unit apartemen.

Baca Selengkapnya