Pansus Targetkan Wagub DKI Jakarta Terpilih Agustus 2019

Editor

Ali Anwar

Senin, 20 Mei 2019 15:32 WIB

Panitia Khusus atau Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarta menggelar rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 20 Mei 2019. Tempo/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bestari Barus, menargetkan wagub DKI Jakarta Sudah terpilih pada Agustus 2019. Saat ini, Pansus sedang merancang tata tertib pemilihan pengganti Sandiaga Uno itu.

Baca juga: DPRD Sibuk Kawal Suara, Pemilihan Wagub DKI Molor Lagi

"Saya sih kepengennya dalam satu bulan ini tatib kelar, setelah itu tinggal pelaksanaan aja. Kalau panlih kan teknis aja. Ya, sekitar Agustus awal sudah pemilihan, itu targetnya," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Mei 2019.

Partai pendukung gubernur dan wakil gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sudah mengajukan dua nama calon wagub DKI Jakarta, yakni Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto. DPRD akan memilih dan menetapkan satu dari dua nama tersebut.

Bestari berharap kerja Pansus bisa selesai sebelum masa kerja anggota Dewan selesai pada Oktober 2019. Sebab jika tidak, maka harus dibentuk pansus baru dengan anggota yang baru pula. Hal itu akan menambah lama proses pemilihan wagub.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan masa kerja maksimal pansus, menurut PP 12 Tahun 2018, adalah satu tahun. Namun, Akmal yakin pansus akan bekerja cepat. "Paling pansus kerja cuma satu bulan, ini juga terkait dengan anggaran," ujar Akmal.

Setelah tatib selesai, maka tugas Pansus telah rampung dan otomatis akan bubar. Langkah selanjutnya dewan harus membentuk panitia pemilih (Panlih) untuk melakukan memilih calon wagub dari PKS, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca juga: Penetapan Cawagub DKI Molor, Pengamat Sebut Gara-gara Gerindra

Tugas dari panitia pemilihan atau panlih adalah menjalankan tatib yang telah dibuat pansus. Panlih memiliki tugas melakukan teknis pemilihan para calon wagub DKI itu. Akmal mengatakan jumlah anggota panlih harus ramping dan ganjil.

Berita terkait

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

3 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

10 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

20 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

37 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

39 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

42 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

43 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

43 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

43 hari lalu

Ada Penurunan Anggaran, DPRD DKI Jakarta Desak Pemprov Evaluasi Anggaran KJMU

DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi anggaran yang dialokasikan untuk KJMU.

Baca Selengkapnya