Kader PKS Ungkap Tarik Ulur Penetapan Calon Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tDKI saat konferensi pers ihwal kelanjutan pembahasan calon wakil gubernur DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra tDKI saat konferensi pers ihwal kelanjutan pembahasan calon wakil gubernur DKI di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DSW PKS) DKI, Abdurrahman Suhaimi, mengungkap cerita di balik proses pencarian Wagub DKI yang baru. Nama Suhaimi pernah disusulkan sebagai kandidat ketiga kemudian digugurkan kembali di fit and proper test.

    Baca:
    Gerindra Sebut Sandiaga Uno Tak Mungkin Jabat Lagi Wagub DKI

    "Kalaupun saya harus jadi korban agar proses penetapan dua calon wagub tak jalan di tempat, saya bilang tidak apa-apa," kata Suhaimi ketika ditemui di kantornya sebagai Ketua Komisi B DPRD DKI, Senin 4 Maret 2019.

    Suhaimi merujuk kepada rapat pertama PKS dan Gerindra DKI pada 5 November 2018, atau empat bulan setelah Sandiaga Uno menyatakan mundur untuk maju ke Pilpres 2019. Saat itu Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik menyampaikan perlu ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk menyaring para kandidat.

    Spanduk milik Forum Betawi Rempug (FBR) yang menolak calon wakil gubernur DKI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Selasa, 26 Februari 2019. TEMPO/Lani Diana

    Menurut Suhaimi, kesepakatan awal bahwa uji menjadi ajang perkenalan dua kader PKS calon Wagub DKI yang baru ke internal Gerindra. Tapi tiba-tiba Gerindra mengubah syarat fit and proper test bahwa PKS harus mencalonkan lebih dari dua orang.

    Baca juga: 
    Tahun Politik, Ketua DPRD Sangsi Pemilihan Wagub DKI Bakal Lancar

    Padahal, sedari awal PKS hanya menyodorkan dua nama, yaitu Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Gerindra lalu kukuh menyatakan tak bisa melanjutkan fit and proper test bila PKS hanya memberikan dua nama.

    "Gerindra tidak mau dua orang, harus ada lebih dari dua, maka diusulkanlah saya masuk," ucap Suhaimi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.