TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus menganggap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI sebaiknya tidak menaikkan elektabilitas dengan mengumbar dugaan politik uang dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno. Dia menyebut PSI tak perlu lagi berkampanye lantaran Pemilu 2019 telah usai.

"Jadi jangan mendompleng untuk menaikkan elektabilitas padahal hari ini adalah hari untuk dia (PSI) bekerja," kata Bestari di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 Juli 2019.

Politikus Partai NasDem ini mengingatkan, kader PSI sebentar lagi akan bekerja sebagai anggota DPRD DKI. Bestari menyarankan PSI meningkatkan kapasitas kadernya untuk mempersiapkan diri menjadi anggota Dewan. Menurut dia, PSI lebih baik membuat seminar kaderisasi ketimbang menyiarkan rumor politik uang di Dewan.

Bestari, juga Ketua Fraksi NasDem di DPRD, menyatakan dia justru khawatir PSI menyebar fitnah dan melanggar Undang-Undang ITE. "Jadi kalau partai kelasnya rumor itu nanti akan mendapatkan respons yang kurang baik dari seluruh komunitas di pemerintah daerah."

Wakil Ketua PSI DKI Rian Ernest sebelumnya menyampaikan dugaan suap dalam Pemilihan Wagub DKI. Menurut Ernest, dia memperoleh informasi tersebutdari dua elite politik di DKI. Modusnya, anggota Dewan yang bersedia menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI bakal disuap. Tujuannya, Rapat Paripurna DPRD memenuhi syarat kuorum sehingga digelar Pemilihan Wagub DKI melalui voting. Ernest tak membeberkan secara gamblang pihak mana yang melakukan politik uang.

Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus Pemilihan Wagub DKI masih berkutat merampungkan tata tertib alias tatib pemilihan. Dua calon wagub dari kader PKS yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

DPRD tak kunjung mengesahkan tatib dalam Rapat Pimpinan Gabungan yang tak pernah kuorum. Rencananya Pemilihan Wagub DKI akan dihelat pada 22 Juli 2019.

LANI DIANA