TEMPO.CO, Jakarta - Ihwal pengelolaan sampah di DKI Jakarta kembali mencuat setelah anggota DPRD dari Fraksi NasDem Bestari Barus baru-baru ini mengunjungi Kota Surabaya, Jawa Timur.

Bestari pun ingin memboyong Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, untuk membantu pengelolaan sampah di DKI.

Gayung bersambut. Pernyataan Bestari langsung ditimpali Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Anies, pernyataan Bestari itu sebenarnya menceritakan soal pengelolaan sampah sebelum dia menjabat sebagai gubernur.

"Jadi yang dikatakan Pak Bestari mungkin maksudnya menyerang gubernur sekarang tapi malah justru menyerang gubernur-gubernur yang sebelumnya. Jadi hati-hati tuh Pak Bestari," katanya di rumah dinas gubernur, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2019.

Belakangan, Bestari mengklarifikasi pernyataannya terkait ingin memboyong Rismaharini. Kata Bestari, dirinya bukan mau membawa langsung Rismaharini, melainkan kebijakan atau pun program yang telah dilakukan wali kota Surabaya itu dalam mengelola sampah.

"Yang saya maksud bukan melibatkan Bu Risma, tapi apa yang dilakukan Risma itu yang patut di contoh. Apa itu? Penanganan sampah dari hulu," kata Bestari saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 1 Agustus 2019.

Menurut Bestari, DKI mesti bergerak cepat dalam menangani sampah. Sebab, pada 2021, DKI sudah tidak bisa lagi membuang sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi. Tempat pembuangan sampah tersebut pun telah overload.
<!--more-->

Bestari menyarankan agar pemerintah segera membangun Intermediate Treatment Facilities (ITF) di dua sampai tiga lokasi lain, selain Sunter, Jakarta Utara, yang telah memulai pembangunan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik itu.

ITF Sunter diproyeksi bakal beroperasi pada 2022. Nantinya ITF Sunter bisa menyerap 2.200 ton per hari. Adapun total produksi sampah di DKI mencapai 7.500 ton per hari.

Setiap ton sampah yang masuk ke ITF akan membayar konpensasi berupa tipping fee yang nilainya masih dibahas antara Rp 350-600 ribu.

Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (1/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

Menurut Bestari, DKI akan mengalami darurat sampah pada 2021, karena kotrak pembuangan sampah di Bantargebang telah habis dan lokasi tempat pembuangan sampah terpadu itu juga sudah melebihi muatan.

"Jadi perlu dua sampai tiga titik lagi untuk disiapkan ITF. Sebab, jika satu ITF beroperasi masih ada 5.300 ton sampah DKI harus dibuang."

Tempo merangkum perjalanan pembangunan ITF yang digagas sejak era Gubernur Fauzi Bowo alias Foke hingga Anies Baswedan:

-ITF Digagas sejak 2011 oleh Foke

Pemerintah Jakarta pada era Gubernur Fauzi Bowo merencanakan membangun ITF senilai Rp 1,3 triliun. Proyek itu akan dibangun dengan sistem build, own, operate (BOO).

Nantinya, semua akan diserahkan ke swasta, termasuk investasi, pembangunan, dan sebagainya. Pemerintah DKI Jakarta hanya memasok sampah dan tipping fee per hari.

-Jokowi Lanjutkan Proyek ITF Foke

Gubernur DKI J akarta Joko Widodo atau Jokowi merestui proyek pengelolaan sampah ITF Sunter. Ini adalah satu di antara proyek berdana besar warisan Gubernur Fauzi Bowo selain pembangunan mass rapid transit (MRT) dan enam ruas tol baru.

"Disuruh terus, lanjut," ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI J akarta, Eko Bharuna, di Balai Kota J akarta, 4 November 2012.
<!--more-->

Eko mengatakan, proyek ITF Sunter masih diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Adapun penetapan pemenang tender yang diikuti tiga perusahaan akan diumumkan pada Desember mendatang.

Mereka adalah PT Wira Gulfmdo Sarana yang menggandeng PT Ramky dari India, PT J akarta Green Initiative yang menggandeng Hitachi dari J epang, dan PT Phoenix Pembangunan Indonesia yang datang bersama Keppel Seghers dari Singapura.

-Gagal Lelang di Era Ahok

Proyek ITF Sunter, belum juga bisa terealisasi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. "Kami tiga tahun mau lelang ITF gagal terus. Dinas Kebersihan yang selalu masalah," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, saat ditemui di Balai Kota, Rabu, 4 November 2015.

Ahok mendapat laporan ada oknum yang sengaja menggagalkan pembangunan ITF, sehingga dirinya memutuskan mencopot Kepala Dinas Kebersihan Jakarta. "Makanya saya ganti. Setelah ITF-nya gagal, Kepala Dinas bikin adendum kontrak dengan PT Godang Tua Jaya," kata Ahok.

Selain itu, pembangunan ITF sempat terkendala karena Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan groundbreaking pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, pada Kamis, 20 Desember 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

Pemerintah DKI berdalih bahwa pemda menggunakan dasar hukum Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengolahan Sampah di Dalam Kota.

-Anies Memulai Pembangunan ITF

Pada 20 Desember 2018, Gubernur Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan ITF Sunter di Tanjung Priuk Jakarta Utara. Fasilitas senilai 250 juta US dolar itu dijadwalkan selesai dalan tiga tahun ke depan.

Anies mengatakan, ITF Sunter mampu mengelola 2.200 ton sampah per hari. Dari pengelolaan sampah itu juga diperoleh listrik sebesar 35 megawatt per jam.

Anies mengatakan pembangunan ITF Sunter tak hanya menandai kemajuan teknologi dalam pengelolaan sampah, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. "Jadi sampah bukan diberikan ke tempat lain, tapi sisa kita kelola hingga habis," ujar Anies.