TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan berupaya meredam dampak ceramah Abdul Somad yang menyulut kekecewaan penganut agama Nasrani. Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi mengatakan mereka akan melakukan safari ke pemuka agama lain untuk mencegah konflik yang semakin membesar.

"Kalau tidak segera diredam ini bisa menjadi persoalan baru dan akan merembet dan bisa menjadi perkara yang ditebengi oleh pihak lain sehingga kondisi nasional tidak kondusif," kata dia di kantornya, Rabu, 21 Agustus 2019.

Masduki menuturkan, MUI bakal menempuh langkah kultural dengan cara silaturrahmi ke tokoh dan kelompok agama Protestan dan Katolik guna menghindari masalah ini masuk ke ranah hukum. Silaturrahmi itu juga akan menyasar kelompok yang sudah membuat laporan polisi terhadap Somad yakni Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI.

"Misalnya GMKI yang sudah menyatakan keberatan sehingga melaporkan, GMKI itu kan kelompok Cipayung. Di dalamnya juga ada PMII, ada HMI, jadi ada organisasi kemahasiswaan yang lain," kata dia.

Masduki mengatakan, safari tersebut mulai dilakukan pekan depan. Namun, ujar dia, Somad tidak akan diikutkan atau hanya Pengurus MUI Pusat saja.

"Harapannya supaya tidak ada gugatan balasan dari pihak yang lain. Kemudian kalau dicabut (laporan polisi yang sudah masuk) ya lebih bagus," kata Masduki.

eramah Abdul Somad tentang salib dan patung yang viral di media sosial itu berujung laporan polisi. Komunitas Horas Bangso Batak lantas melaporkan Somad ke Polda Metro Jaya karena ceramah soal salib dan patung tersebut kembali viral di media sosial. Pengurus Pusat GMKI juga telah membuat laporan ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.

Dalam klarifikasinya, Abdul Somad menyebut ceramah yang dipermasalahkan itu dilakukan pada tiga tahun lalu. Dia mengatakan bahwa pembahasan ihwal salib dan patung disampaikan hanya untuk menjawab pertanyaan dari jamaah. Menurut dia, ceramahnya kala itu dimaksudkan sebagai konsumsi internal umat Islam. Dia juga tak merasa melakukan penistaan agama dan karena itu menolak meminta maaf.