TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian warga sekitar eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, mendesak pemerintah segera memindahkan seluruh pencari suaka yang ditampung di gedung itu sejak Juli lalu. Mereka sangat berharap tenggat keberadaan hingga akhir Agustus bisa dipenuhi.

"Sampai sekarang keputusan pemerintah belum jelas," kata Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan Kalideres, Zaini, saat ditemui di lokasi penampungan para pencari suaka itu, Sabtu malam, 31 Agustus 2019.

Zaini bermaksud memantau langsung proses pendataan dan pemindahan yang dilakukan UNHCR. Namun tidak ada pemindahan yang dilakukan sepanjang hari itu. Sebanyak 700-an warga sejumlah negara masih bertahan di lokasi itu hingga tenggat 31 Agustus tengah malam terlewati.

Menurut Zaini, warga setempat merasa tidak nyaman dengan keberadaan para pencari suaka karena adat dan kebiasaan yang berbeda. Terlebih dengan beberapa kali kericuhan yang terjadi di antara sesama para pencari suaka. Kericuhan yang terakhir bahkan memaksa sebagian pencari suaka yakni mereka yang berasal dari Sudan dievakuasi ke trotoar di luar gedung.

"Warga risih dan sebagian sudah mulai mengeluhkan keberadaan mereka," ujarnya.

Zaini mengakui tidak sedikit warga setempat yang menaruh empati. Bantuan juga mereka alirkan terutama untuk kebutuhan anak-anak. Namun dia tetap menuntut pemerintah dan UNHCR segera mencarikan lokasi penampungan lain. "Warga juga tidak bisa selamanya terus memberikan bantuan," ujarnya.

Adanya bantuan dari warga sekitar itu terlihat pula pada hari itu. Bantuan berupa makanan (biskuit), minuman, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dibagikan melalui pagar.

Petugas dari UNHCR saat sedang mendata pencari suaka yang hendak diberikan bantuan uang tunai dengan cara mengeluarkan mereka dari lokasi penampungan di eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat, pada Jumat, 30 Agustus 2019. Tempo/Adam Prireza

"Kami tidak menghitung berapa banyak yang diberikan ke mereka (pencari suaka) tapi kalau ditotal hasil patungan warga mencapai Rp 20 juta," ujar seorang pemberi bantuan yang enggan disebut namanya.

Dia mengaku memberikan bantuan sebagai wujud kepedulian sebagai sesama manusia. Dia juga berharap sebagian masyarakat lain tak mendesak pemindahan sepanjang pemerintah belum bisa tegas terhadap UNHCR supaya lebih cepat mencarikan negara tujuan para pencari suaka itu.

"Mereka sama-sama manusia seperti kita, rata-rata juga beragama sama seperti kita di Indonesia, beragama muslim, artinya mereka saudara kita juga, sangat tega sekali kalau kami bersikap tidak mau tau dengan nasib mereka," katanya menuturkan.

Sebelumnya, Pemerintah DKI telah menetapkan tenggat penampungan di eks gedung Kodim itu per Sabtu 31 Agustus 2019. Sebanyak 400-an orang telah dipindahkan oleh UNHCR sejak Kamis lalu. Mereka dibekali uang Rp 1,0-1,6 juta per orang atau keluarga sebelum 'dilepas' begitu saja.

Sebagian sisanya masih bertahan sehingga pemerintah pusat memutuskan menunda pengosongan hingga Senin 2 September 2019. Di antara yang masih bertahan itu ada yang mengancam kembali ke trotoar di depan kantor perwakilan UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, lokasi mereka semula sebelum dipindahkan oleh Pemerintah DKI ke gedung itu.

IMAM HAMDI | MUHAMMAD ALWI