TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan APBD DKI 2020 lenyap dari laman apbd.jakarta.go.id. setelah heboh soal anggaran lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar. Hal itu lantas menjadi sorotan dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta dengan perwakilan Pemprov DKI pada Rabu, 30 Oktober 2019.

Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mempermasalahkan hilangnya rancangan APBD DKI 2020 tersebut. Menurut dia, hal itu tak cocok dilakukan karena saat ini masyarakat menuntut transparansi anggaran.

"Terakhir tadi malam APBD online bisa kita buka (anggaran) pendidikan. Pagi udah enggak bisa lagi. Bos, ini zaman transparansi," kata Basri saat rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Basri heran rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD DKI 2020 yang tak dapat diakses publik. Padahal, menurut dia, gaji anggota DPRD DKI terbuka dan dapat diakses secara online.

"Gaji anggota dewan saja dibuka online detil banget masa APBD tidak boleh akses," ucap politikus Partai Golkar ini.

Dia berharap pemerintah DKI membuka Rancangan APBD 2020 apabila sudah disetujui dewan. Dengan begitu, warga dapat turut mengawasi besaran anggaran demi kepentingan bersama.

Sebelumnya, anggaran rancangan APBD 2020 dapat dilihat oleh publik dalam laman APBD DKI Jakarta. Dalam situs itu tampak bahwa Dinas Pendidikan DKI mengajukan anggaran Rp 82 miliar untuk membeli lem aibon.

Akan tetapi, rincian anggaran tersebut tiba-tiba tak bisa diakses sejak kemarin malam. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mempertanyakan tak bisa dibukanya anggaran itu.

"Kenapa sekarang link APBD ditutup? Saya akan buka besok demi transparansi anggaran Jakarta!" cuit William dalam akun Twitter-nya, @willsarana, Selasa malam, 29 Oktober 2019.