TEMPO.CO, Tangerang Selatan - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tangerang Selatan mempermasalahkan kejelasan dan transparansi dalam penyusunan APBD 2020 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangsel. Mereka menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Wali Kota Airin Rachmi Diany tersebut tak terbuka dalam hal pembelanjaaan uang rakyat.

"Kita tidak cari permasalahan, yang kita mau adalah transparansi dan kejelasan penyusunan APBD tahun 2020, kita ingin transparansi," kata anggota fraksi PSI DPRD kota Tangerang Selatan Aji Bromokusumo, Rabu 20 November 2019.

Menurut Aji, pihaknya tidak menggugat adanya kejanggalan tentang penyusunan APBD tahun 2020, tetapi pihaknya menekankan transparansi anggaran dan tujuan pembelian di dalam APBD kota Tangerang Selatan.

"Kalau disamakan dengan DKI ya jelas tidak sama, misalnya pembelian ember mencapai miliaran itu tidak, tidak ada di dalam draft. Saat kita berdialog dengan dinas, mereka ada juga yang menjelaskan soal pengajuan anggaran tersebut," ujarnya.

Dari 34 organisasi perangkat daerah yang ada dan sudah dilakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) beberapa hari lalu, lanjut Aji, ada satu OPD yang tidak hadir yakni Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga membuat diskusi RKA jauh dari kata optimal.

"Yang kita mau tau itu dari APBD kota Tangerang Selatan fungsi dari uang yang dibelanjakan itu untuk apa saja, jangan di draft ditulis anggarannya tapi tidak disertakan dan dijelaskan untuk apa anggaran itu," ungkapnya.

Aji menambahkan bahwa fraksi PSI melihat saat rapat pembahasan RKA terkesan terburu- buru dan dalam waktu yamg terlalu singkat, apalagi draft RKA baru diterima PSI saat hari H pembahasan.

"Draft RKA baru kami terima saat rapat pembahasan beberapa hari yang lalu, kemudian kami juga menyisir draft RKA jadi tidak maksimal, nanti saat rapat dengan Badan Musyawarah DPRD kota Tangsel Fraksi PSI meminta penundaan waktu pengesahan APBD, dalam waktu dekat sebelum di tetapkan APBD kami akan mempelajari RKA supaya APBD lebih otimal," imbuhnya.

Sebelumnya soal transparansi anggaran juga dipermasalahkan oleh Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana bahkan membongkar awal adanya anggaran janggal dalam rancangan APBD ibu kota.