PSI Desak Pemprov DKI Terbuka Soal Anggaran Pandemi Corona
Reporter
M Yusuf Manurung
Editor
Aditya Budiman
Kamis, 2 April 2020 21:08 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengatakan pandemi Corona telah menghantam kondisi ekonomi Jakarta sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah.
“Saya dapat info bahwa proyeksi pendapatan daerah akan turun drastis Rp 25 triliun hingga Rp 35 triliun. APBD semakin defisit karena sejumlah sektor ekonomi berhenti beroperasi imbas virus Corona,” kata William dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2020.
Oleh sebab itu, William mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk transparan soal kondisi anggaran DKI Jakarta saat ini. Menurut dia, warga Jakarta berhak tahu kondisi keuangan pemerintah daerah sehingga bisa dipastikan berapa anggaran belanja telah dan dapat dialihkan ke penanganan virus Corona.
“Pemerintah Provinsi DKI harus transparan kegiatan apa yang dimatikan atau anggarannya dipotong. Selain itu, Pemerintah DKI harus transparan menginformasikan kondisi cash flow. Jangan sampai duitnya kurang, tapi malah dipakai belanja yang tidak penting,” tutur William.
Lebih jauh, William berujar publik berhak tahu rencana kegiatan dan rincian penggunaan anggaran untuk mengatasi pandemi Corona. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tutur dia, perlu memberikan informasi yang rinci mengenai kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan selama mengatasi wabah.
"Selain itu, juga perlu disampaikan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintah. Di tengah defisit anggaran dan situasi pandemi, info-info semacam ini sangat penting agar masyarakat menjadi tenang karena mengetahui bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran untuk keselamatan warganya,” kata dia.
William menambahkan Pemerintah DKI Jakarta sebelumnya telah mengunggah data anggaran di laman bkpd.jakarta.go.id. Namun sejak tiga bulan belakangan laman tersebut tidak bisa diakses.
“Transparansi anggaran selalu menjadi hal utama yang terus kami desak, Pemprov DKI harus membuka data anggaran yang menjadi hak masyarakat Jakarta. Ini semua harus dikerjakan dengan cepat, kita berpacu dengan waktu,” kata William.
M YUSUF MANURUNG
