Pimpinan DPRD Sarankan DKI Segera Masuki Masa New Normal, Sebab..

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 1 Juli 2020 14:15 WIB

Suasana simulasi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Nasional Satu (Nassa School) di Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 24 Juni 2020. Sekolah tersebut mulai memberlakukan protokol kesehatan menuju new normal. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyarankan Pemerintah Provinsi DKI tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar alias PSBB transisi dan segera masuk ke new normal.

DKI Jakarta telah menerapkan transisi new normal sejak 5 Juni 2020. "Lebih baik secepatnya memasuki new normal," kata Zita saat dihubungi, Rabu, 1 Juli 2020.

Menurut Zita, masyarakat saat ini telah memahami bahwa mereka akan hidup bersama wabah virus Corona sampai ditemukan vaksin.

Politikus Partai Amanat Nasional itu pun menyarankan pemerintah menyiapkan protokol kesehatan lengkap untuk memasuki new normal.

Pelonggaran kebijakan harus lebih dibuka kembali agar ekonomi semaki bergeliat di Ibu Kota. Selain itu, pemerintah pun telah menyatakan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menampung lonjakan kasus Covid-19 saat diterapkan hidup normal di tengah wabah.

"Bahkan, tes pemeriksaan di Jakarta sudah melebihi persyaratan dari WHO. Rumah sakit kita juga telah dinyatakan siap," ujarnya.

Zita menuturkan pada masa transisi ini memang telah terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan. Hal itu terjadi karena jumlah warga yang diperiksa lebih banyak. "Jadi angka kasus barunya tinggi."

Advertising
Advertising

Saat DKI menerapkan new normal nanti, kata dia, lonjakan pasti akan kembali terjadi. Bahkan, potensi penularan virus di pasar dan tempat keramaian seperti lokasi car free day akan terjadi. "Tapi itu wajar karena kita hidup di tengah pandemi. Yang penting kita sudah menjalankan dengan baik protokol kesehatan dan siap menghadapi situasi itu."

Setelah fase pertama transisi ini, Zita berharap lebih melonggarkan kebijakan dari 50 persen kapasitas menjadi 70 persen.

Sebab, menurut dia, DKI merupakan wilayah paling siap untuk menerapkan new normal ketimbang wilayah lain. "Waganya juga termasuk yang paling siap dan memahami situasi ini."

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

8 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

20 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

30 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

41 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

47 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

49 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

52 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

53 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

53 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya