TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai DKI Jakarta belum saatnya untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru dalam segala aspek.
"Ini new normal yang dipaksakan, dalam hal apa pun, termasuk dalam hal transportasi publik," ujar Tulus saat mengikuti zoom meeting yang diadakan Institut Studi Transportasi pada Selasa, 30 Juni 2020.
Tulus beralasan Jakarta atau Indonesia tidak siap untuk kenormalan baru karena belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO). Dari semua standar yang ditetapkan oleh WHO, Tulus berujar, tidak ada satu pun di antaranya yang sudah tercapai.
Walau begitu, kata Tulus, jika penyedia transportasi publik seperti PT Transjakarta ingin menerapkan new normal maka perusahaan harus melakukan pengendalian Covid-19 yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar itu diterapkan mulai dari praperjalanan, selama perjalanan, hingga pasca perjalanan. "Kemudian mengoptimalkan digitalisasi pelayanan di semua lini, bukan hanya e-ticketing saja," kata Tulus.
Langkah selanjutnya, ujar Tulus, yaitu mengadakan percepatan penanganan pengaduan. Dia mengimbau Transjakarta untuk menambah keragaman atau akses, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Tulus juga menyarankan agar penerapan new normal menjadikan aspek kesehatan atau pengendalian virus Corona sebagai prioritas pertama. Dia juga meminta manajemen atau operator transportasi publik menjamin keamanan dan keselamatan konsumen, sejak praperjalanan, selama perjalanan hingga pasca perjalanan.
"Operator juga harus berani memberikan sanksi bagi konsumen atau penumpang yang melanggar protokol kesehatan," kata dia.
M YUSUF MANURUNG
