Petugas kepolisian merapikan barang bukti KTP elektronik yang rusak saat gelar perkara kasus KTP elektronik yang tercecer di Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 28 Mei 2018. Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dengan mengamankan barang bukti satu dus dan seperempat karung KTP-el yang rusak serta meminta keterangan Kemendagri, penjaga gudang, sopir serta penanggung jawab ekspedisi. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Sudjarwoko mengungkapkan sindikat pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP meraup untung ratusan juta rupiah.
"Keuntungan pelaku sejak tahun 2018-2020, sudah ratusan juta rupiah," kata Sudjarwoko saat jumpa pers di Mapolres, Jumat, 11 September 2020.
Kapolres menjelaskan jasa membuat sebuah E-KTP palsu bervariasi antara Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.
"Dikatakan palsu karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil," ujar Kapolres.
Kapolres mengatakan masyarakat yang menjadi konsumen jasa tersebut mengetahui KTP elektronik itu palsu. "Karena bentuknya mirip dengan KTP elektronik yang dikeluarkan Disdukcapil," katanya.
Para konsumen adalah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, mengambil kredit fiktif hingga yang ingin menikah.
Polisi telah menangkap lima tersangka yakni DWM dan I dengan peran sebagai calo. Kemudian tersangka E berperan sebagai pemalsu KTP, sementara tersangka FS dan LA berperan sebagai penyedia blanko bagi masyarakat yang membutuhkan untuk dibuatkan E-KTP palsu.
Dua tersangka lainnya masih buron yakni FS dan LA berperan sebagai penyedia blanko.
Para tersangka dijerat dengan pasal 96 juncto pasal 5 huruf F dan huruf G Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
