TEMPO.CO, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengambil kebijakan rem darurat dengan memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total per Senin nanti, 14 September 2020.

Langkah itu diambil lantaran kondisi pandemi Covid-19 di Ibu Kota yang semakin mengkhawatirkan. Ada tiga indikator yang mendasari keputusan Anies, yaitu tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, serta dan tingkat kasus positif di Jakarta.

Anies juga akan kembali membatasi transportasi umum dan menunda kegiatan publik. Ia juga mewajibkan seluruh kantor non esensial untuk meniadakan kegiatan di gedungnya mulai awal pekan depan.

Gubernur Anies hanya mengizinkan 11 bidang usaha esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal.

Meski begitu, 11 bidang usaha itu juga tidak boleh beroperasi penuh seperti biasa dengan penerapan pembatasan jumlah karyawan. Kebijakan yang diambil Anies tak hanya berdampak bagi warga Ibu Kota, tetapi juga wilayah lain yang berada di sekitar Jakarta.

Berikut rangkuman respon sejumlah wilayah terhadap keputusan Anies memberlakukan kembali PSBB Jakarta secara total:

Jawa Barat
Gugus Tugas Penanggulangan Penanganan Covid-19 Jawa Barat masih membahas langkah setelah DKI Jakarta memutuskan menerapkan kembali PSBB.

Juru bicara sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan sempat ada pembicaraan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Anies Baswedan.

Daud mengatakan, situasi fasilitas kesehatan di Jawa Barat masih relatif aman. Kendati demikian, di zona Bodebek tingkat keterisian ruang rawat inap untuk pasien Covid-19 relatif tinggi.

“Secara keseluruhan Jawa Barat masih aman, di sekitar angka 40 persen, namun untuk beberapa di Bodebek ada yang sudah tinggi tingkat keterisiannya, atau BOR/Bed Occupation Rate-nya,” kata Daud.

Menurut Daud, Gugus Tugas Jawa Barat tengah memfasilitasi kerja sama antara daerah di Bodebek untuk mengantisipasi lonjakan tingkat keterisian ruang rawat inap rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Kabupaten Bogor
Mendukung penerapan PSBB Jakarta secara total, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor melakukan pengetatan di sejumlah perbatasan wilayah.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan pengetatan khusus di wilayah Puncak dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub mulai Sabtu, 12 September 2020.

"Untuk wilayah Puncak akan kita lakukan operasi jam 6.30 WIB. Polres, Kodim dan Pemkab Bogor akan disiagakan di sana untuk melakukan penertiban dan pemantauan. Bagi yang tidak berkepentingan nanti akan dipulangkan," kata Ade Yasin usai melaksanakan rapat di Cibinong, Jumat, 11 September 2020.

Ade mengatakan pengetatan di kawasan perbatasan di semua sisi wilayah Kabupaten Bogor akan dilakukan setiap hari. Namun khusus untuk wilayah Puncak Bogor hanya diberlakukan setiap hari Sabtu dan Minggu.

"Dishub nanti kita siagakan di lokasi jalan tikus, Satpol PP di jam buka dan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen. Tempat wisata tidak di tutup, tapi dibatasi saja," kata dia.

Sementara itu, Pemkab Bogor tetap melanjutkan PSBB pra Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Perpanjangan PSBB pra-AKB sampai 29 September 2020.

"Kami melaksanakan lanjutan pelaksanaan PSBB yang kemarin dan tidak berubah, kita hanya melanjutkan saja," ucap Ade.

Yogyakarta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewaspadai dampak terburuk ketika PSBB Jakarta berlaku pada Senin, 14 September 2020. Becermin dari PSBB yang sebelumnya pernah diterapkan Pemerintah DKI Jakarta, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X khawatir terjadi kembali gelombang mudik besar-besaran dari Jakarta ke berbagai daerah, termasuk DI Yogyakarta.

"Yang mestinya diwaspadai bahwa tanggal 14 September itu DKI Jakarta akan menerapkan PSBB kembali seperti dulu," ujar Sultan pada Kamis, 10 September 2020.

Kebijakan PSBB membuat akses masyarakat serba terbatas. Dan ketika terjadi penutupan wilayah, Sultan menduga orang akan terpicu untuk keluar, meninggalkan wilayah itu sebelum PSBB berlaku.

"Kami khawatir orang Yogyakarta yang sekarang ada di Jakarta akan kembali ke Yogyakarta sebelum PSBB diterapkan."

Sultan memerintahkan para kepala desa sigap mendata pendatang khususnya asal Jakarta.

Menanggapi perintah itu, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan sejak Maret atau saat Covid-19 merebak, petugas selalu memantau para pendatang.

Kota Bogor
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan penetapan kembali PSBB total di Jakarta akan menguntungkan penanganan Covid-19 di Kota Bogor.

Menurut dia, ebijakan Anies Baswedan untuk menarik rem darurat akan menekan penyebaran di klaster keluarga.

“Dengan kembali diterapkan work from home, mudah-mudahan mengurangi volume interaksi dan lalu lintas masyarakat yang keluar masuk Jakarta dari Bogor,” kata dia ketika dihubungi Tempo, Kamis, 10 September 2020.

Dia menambahkan, tidak akan melarang warga Jakarta untuk pergi ke Bogor pasca penerapan kembali PSBB di Ibu Kota. Tetapi ia berfokus untuk mengetatkan protokol di tempat-tempat yang berpotensi mengundang keramaian, seperti hiburan.

“Tidak mungkin juga kita lihat KTP satu satu, yang penting kita berusaha mengurangi tingkat resiko di tempat-tempat itu,” kata dia.

Kota Tangerang
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan sudah terlebih dulu kembali menerapkan PSBB sebelum Jakarta. Menurut dia, pengetatan di Kota Tangerang disesuaikan dengan kondisi wilayah, bukan langsung PSBB total seperti Jakarta.

"Jangan sampai kami mengatasi sesuatu dengan bom atom, kan semuanya terdampak," kata dia saat dihubungi, Jumat, 11 September 2020.

Menurut Arief, setiap kota penyangga DKI memiliki kondisinya masing-masing. Titik keramaian yang berpotensi menimbulkan kerumunan di Jabodetabek yang berbeda-beda, misalnya, tidak semua mal di Kota Tangerang ramai pengunjung meski sudah ada pelonggaran PSBB.

Untuk itu, kata dia, Bodetabek pun mengurangi pelonggaran yang disesuaikan dengan kondisi wilayahnya, tapi tidak langsung PSBB total seperti Jakarta.

Bagi Pemerintah Kota Tangerang, tidak ada istilah PSBB total sebagaimana dilakukan DKI. "Kami dari kemarin juga PSBB."

ADAM PRIREZA | LANI DIANA | PRIBADI WICAKSONO | TEMPO.CO