TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta mengkritik rencana pengadaan tanaman senilai Rp 115,4 miliar pada tahun anggaran 2020 dan menilai kebijakan tersebut merupakan cerminan dari lemahnya kemampuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengelola uang rakyat.

“Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19, Pak Anies harus lebih serius mengelola anggaran. Jangan buang-buang uang rakyat untuk belanja yang tidak penting dan tidak mendesak. Pemprov DKI tidak perlu membeli tanaman dari luar karena sudah ada Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang tugasnya memproduksi tanaman,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Viani Limardi secara tertulis, Selasa, 15 September 2020.

Menurut Viani, rencana pengadaan tanaman ini terungkap di laman sirup.lkpp.go.id. Laman tersebut merupakan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Viani mengatakan, setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus diinput terlebih dahulu ke dalam sistem SiRUP. Setelah itu, kata dia, baru bisa dilakukan proses pengadaan seperti lewat pengadaan langsung, tender, atau e-purchasing.

"Sebaliknya, jika tidak berencana untuk melakukan proses pengadaan, maka tidak perlu input ke sistem SiRUP,” ujar Viani.

Viani menyebutkan, dari total paket pengadaan Rp 115,4 miliar, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp 80,1 miliar. Sementara itu, Suku Dinas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan masing-masing sebesar Rp 16 miliar, Rp 6,5 miliar, Rp 6,4 miliar, Rp 6,3 miliar, dan Rp 41,7 juta.

Dia mengaku heran karena paket pengadaan Rp 80,1 miliar tersebut diinput ke sistem SiRUP LKPP pada 12 Agustus. Sedangkan paket pengadaan Rp 16 miliar di Jakarta Pusat diinput 26 Agustus.

"Ini aneh sekali, karena semua orang sudah tau kita lagi defisit anggaran akibat pandemi Covid-19. Tapi mengapa malah input paket rencana pengadaan tanaman ke sistem SiRUP?” kata Viani.

Viani menduga, kejadian ini akibat tidak ada kebijakan yang jelas dan tegas tentang anggaran apa yang boleh dan tidak boleh dibelanjakan di masa pandemi ini. Dia menyarankan agar APBD Perubahan tahun 2020 segera dibahas di DPRD DKI Jakarta.

"Kita buka bareng-bareng apa saja anggaran yang akan dipotong dan apa perlu yang dipertahankan. Anggaran jangan dimasak sendiri, lalu ternyata ada pihak yang berusaha curi-curi kesempatan di tengah kesempitan."

Baca juga : Hari Pertama PSBB, 7 Tempat Makan dan Minum di Jakarta Timur Kena Sanksi