Perpanjangan PSBB Ketat di Jakarta, Fraksi Golkar DPRD: Jangan Disia-siakan

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 26 September 2020 07:47 WIB

Replika peti mati korban Covid-19 terlihat di pedestrian terowongan jalan Kendal saat jam pulang kantor di Jakarta, Jumat, 25 September 2020. Gubernur DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa masa PSBB ketat di Jakarta diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Golkar Basri Baco mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk segera melakukan upaya yang masif dan jitu selama perpanjangan PSBB ketat.

Hal itu demi menurunkan angka penularan Covid-19 di Ibu Kota. Sebab, kata Basri, jika Anies tidak segera melakukannya, maka kebijakan memperpanjang PSBB ketat saat ini akan sia-sia.

“Jangan sampai ketika PSBB Jakarta diperpanjang, ekonomi kita tidak bergerak, tetapi kesehatannya juga tidak membaik. Jangan jadi sia-sia. Karena apa? Ketika kita memperpanjang, ekonominya terganggu,” ujar Basri saat dihubungi Tempo pada Jumat, 25 September 2020.

Baca juga : Fraksi PKS Dukung Anies Baswedan Lanjutkan PSBB Ketat Sampai Kasus Covid-19...

Pada Kamis, 24 September 2020 lalu, Anies Baswedan memperpanjang penerapan PSBB ketat hingga 11 Oktober atau selama 14 hari. Dia mengatakan bahwa keputusan itu harus diambil untuk menekan angka kasus positif Covid-19 agar tidak meningkat drastis.

Anies juga sempat mengatakan mengatakan bahwa sejak PSBB diterapkan, angka penularan Covid-19 mulai melandai. Bahkan, menurut dia, jika PSBB tidak diterapkan, maka angka kasus Covid-19 di DKI bisa mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober mendatang.

Berdasarkan penilaian Basri, penurunan kasus Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini belum cukup signifikan, karena jumlah kasus per hari masih menyentuh angka 1.000, sehingga PSBB memang tidak boleh dilonggarkan. Padahal, kata dia, ketika masa PSBB diperpanjang, maka ada banyak hal yang harus dikorbankan, salah satunya ialah aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, dia mendesak Anies agar tidak menyia-nyiakan masa PSBB dan segera menjalankan langkah-langkah yang jitu untuk menanggulangi penyebaran virus corona. Ia berujar, selain meningkatkan performa pengawasan, pengendalian, dan penindakan protokol kesehatan, Pemprov DKI perlu melakukan berbagai inovasi baru yang efektif sekaligus masif.

“Pemprov seharusnya berani mengevaluasi diri, mengoreksi diri untuk bisa mencari konsep, sistem, formulasi yang jitu dan tepat untuk bisa menekan penularan Covid-19 ini,” ujar Basri Baco lagi.

ACHMAD HAMUDI ASSEGAF | DA

Berita terkait

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

4 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

11 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

21 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

38 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

40 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

43 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

43 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

44 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya