PSBB Transisi Diperpanjang, PDIP Sebut Tempat Hiburan Malam Bisa Dibuka

Reporter

Imam Hamdi

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 10 November 2020 11:31 WIB

Sejumlah pekerja melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020. Namun demikian, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1020 Tahun 2020, PSBB ketat bisa kembali diterapkan jika kasus positif di Jakarta kembali meningkat signifikan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan Pemerintah DKI sudah bisa membuka seluruh sektor usaha pada perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi kali ini.

Termasuk, kata Gombong, tempat hiburan malam seperti diskotek hingga karaoke.

"Saya kira dibuka dengan beberapa syarat," kata Gembong melalui pesan singkat, Senin, 9 November 2020. Menurut dia, pembukaan tempat hiburan malam hingga panti pijat yang masih belum diperbolehkan beroperasi sebelumnya lebih baik diberikan izin kembali agar ekonomi mereka bergerak.

Saat beroperasi, kata dia, pemerintah tinggal membatasi kapasitas tamu mereka hingga penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Pengawasan juga harus ketat saat Pemprov mengizinkan tempat hiburan malam buka."

Baca juga : DKI Catat 13 Permonohan Resepsi Pernikahan, Belum Ada yang Diizinkan

Pada tahap awal, kata dia, Pemerintah DKI bisa memberikan izin tempat hiburan malam buka 50 persen. Setelah dianggap lebih aman, kata dia, pemerintah bisa menaikkan kembali kapasitas mereka. "Dengan catatan apabila kondisi wabah sudah menunjukkan penurunan yang signifikan," ujarnya.

Ia meenilai penurunan wabah di Ibu Kota, belum signifikan. Menurut dia, kebijakan pembatasan sosial masih terus dibutuhkan untuk mengendalikan wabah virus corona.

Advertising
Advertising

"Memang berdasarkan data sudah ada perkembangan yang baik, tren menurun, namun penurunannya belum signifikan. Maka PSBB masih sangat dibutuhkan dlm pengendalian Covid-19," kata.

Dalam perpanjangan pembatasan sosial masa transisi ini, Gembong berharap masyarakat meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. "Pemerintah DKI juga tidak boleh kendur melakukan pengawasan protokol kesehatan baik individu maupun lembaga."

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

7 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

12 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

19 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

29 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

35 hari lalu

Satpol PP Tangsel Sita Ribuan Botol Minuman Keras di Supermarket di Alam Sutera

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan menyita ribuan botol minuman keras dari sejumlah minimarket dan tempat hiburan malam.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

40 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

46 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

48 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

Bupati Karawang Segel Tempat Hiburan Malam yang Diam-diam Buka di Bulan Ramadan

50 hari lalu

Bupati Karawang Segel Tempat Hiburan Malam yang Diam-diam Buka di Bulan Ramadan

Sejumlah tempat hiburan malam di Karawang diam-diam menjual miras dan beroperasi di Bulan Ramadan. Bupati Karawang menyegelnya.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

51 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya