TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Ekonomi DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan pemerintah DKI dan legislatif telah menyepakati anggaran pelatihan pelaku UMKM dan pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp 40,8 miliar pada Rencana APBD tahun 2021.

"Karena tahun depan anggarannya lebih banyak dikhususkan untuk pemulihan ekonomi," kata Abdul saat dihubungi, Jumat, 4 Desember 2020.

Baca Juga: ESDM: Tarif Listrik Januari hingga Maret 2021 Tidak Naik

Ia menuturkan Pemerintah DKI menganggarkan cukup besar untuk kegiatan pelatihan karena banyak karyawan yang diputus kerja selama pandemi Covid-19. Menurut dia, sejauh ini belum diketahui kapan pagebluk corona bakal berakhir dan ancaman pemutusan hubungan kerja juga masih membayangi.

Selain itu, pekau UMKM juga terpuruk karena tutup selama tiga bulan saat Pemerintah DKI menerapkan pembatasan sosial berskala besar sejak April hingga Juni 2020. "Jadi pemerintah harus membantu pengembangan usaha kecil dan pekerja yang diputus kontrak harus dapat membuka peluang usaha," ujarnya.

Adapun sejumlah pelatihan yang dilakukan pemerintah untuk para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 adalah pelatihan memperbaiki pendingin udara atau AC, montir, kerajinan tangan, tata busana hingga kuliner.

"Dengan pelatihan ini pemerintah membantu membuka peluang usaha bagi mereka. Sebab untuk mencari kerja sepertinya masih sulit."

Selain itu, para pelaku usaha saat ini juga telah terbantu dari stimulus usaha sebesar Rp 2,4 juta dari pemerintah pusat kepada UMKM. Menurut dia, stimulus tersebut harus dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempertahankan usaha mereka di tengah pandemi. "UMKM terbukti sebagai sektor usaha yang kuat untuk menghadapi krisis ini," ujarnya.