TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur atau Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum berencana menerapkan kebijakan lockdown Jakarta ataupun lockdown weekend seperti yang diusulkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Daulay.

Menurut Riza, saat ini Pemprov masih menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejalan dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM jilid kedua hingga 8 Februari 2021 mendatang. “(Di dalamnya) Tidak ada program lockdown akhir pekan (lockdown weekend),” kata Riza kepada wartawan pada Jumat, 5 Februari 2021.

Meski begitu, Riza mengatakan Pemprov DKI tetap menerima saran dan usulan dari masyarakat dalam bentuk apapun. Pemprov, lanjut dia, bersama pemerintah pusat akan mengkaji dan menganalisa usulan tersebut.

Baca juga : Wagub DKI: 80 Persen Keberhasilan Atasi Covid-19 Adalah Disiplin Warga

Riza mengatakan Gubernur Anies Baswedan dalam beberapa hari ini akan memimpin rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, epidemiolog, serta jajaran terkait lainnya. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat pusat. “Nanti akan kita putuskan apa kebijakan yang diambil pada PPKM atau PSBB berikutnya tanggal 8 Februari,” tutur Riza.

Wacana karantina akhir pekan atau lockdown weekend digagas pertama kali oleh legislator dari Fraksi PAN di DPR dan seiring waktu makin banyak dibicarakan. Usulan itu mengadopsi kebijakan Turki dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Di Turki, karantina wilayah akhir pekan bisa menekan penularan Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai usulan lockdown weekend atau karantina wilayah pada akhir pekan tidak akan efektif mencegah penularan Covid-19 di Ibu Kota.

"Karena tidak lewat masa inkubasi sekitar 7-14 hari," kata Tri saat dihubungi, Rabu, 3 Februari 2021.

Penerapan karantina akhir pekan di sebagian wilayah di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif karena pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak berjalan maksimal.

Menurut Tri, pembatasan 25 persen kapasitas dan jam operasional sektor usaha nonesensial bakal berdampak besar asal dilaksanakan dengan serius.

Tri melihat kebijakan pemerintah saat ini hanya sekedar regulasi tertulis. Pemerintah pusat menurut dia hanya ingin terkesan telah membuat kebijakan pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19.

“Padahal kenyataannya regulasi itu juga tidak berjalan. Lihat saja sendiri mobilitas warga di jalan-jalan masih tinggi setiap hari," ujarnya terkait wacana lockdown akhir pekan apalagi lockdown Jakarta.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI