TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengendalikan banjir, salah satunya dengan program normalisasi sungai.

Menurut Riza, saat ini yang menjadi kendala dari program tersebut adalah pembebasan lahan.

“Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi, di Sukabumi, ya, beda. Bebaskan lahan dan waduk Ciawi Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup,” tutur Riza di Balai Kota pada Jumat malam, 5 Maret 2021.

Wagub DKI menyebutkan sampai dengan tahun 2024 Pemprov DKI telah menganggarkan sekitar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan program normalisasi sungai Ciliwung.

Diakuinya kalau pembebasan lahan di Jakarta terkait program normalisasi sungai tak dapat disamakan dengan wilayah lain.

Meski begitu menurut Riza yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen Pemprov DKI talah menangani banjir. Ia mengatakan setiap tahunnya pemerintah menggelontorkan tak kurang dari Rp 2 triliun untuk permasalahan tersebut.

Dia juga mengklaim saat ini penanganan banjir di Ibu Kota telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Kami ingin melakukan percepatan pembebasan normalisasi, naturalisasi waduk, dan sebagainya,” ucap Riza lagi.

Baca juga : Wagub DKI Normalisasi Sungai dan Naturalisasi Berjalan Tahun Ini

Ia mengatakan pada tahun 2019-2020 Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan lahan sepanjang 7,6 kilometer di tepian sungai Ciliwung.

Lahan tersebut, lanjut Riza, sudah dapat dipasangi sheet pile beton. Riza menyebut Pemprov terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait program tersebut.

Sebelumnya, Riza Patria memastikan program naturalisasi dan normalisasi sungai hingga waduk tetap dilaksanakan di Ibu Kota.

"Ada dua-duanya. Kami tetap jalankan dan anggarkan," kata Riza Patria di Balai Kota DKI, Selasa, 23 Februari 2021. "Tidak ada dikotomi keduanya."

Riza mengatakan ada 13 sungai yang akan dilakukan normalisasi dan naturalisasi secara bertahap.

Pemerintah DKI, kata dia, akan bekerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam merealisasikan normalisasi sungai itu.

ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI