Wagub: Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai di DKI Jangan Samakan Provinsi Lain

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA

    Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengendalikan banjir, salah satunya dengan program normalisasi sungai.

    Menurut Riza, saat ini yang menjadi kendala dari program tersebut adalah pembebasan lahan. Ia menyebut sampai dengan tahun 2024 Pemprov DKI telah menganggarkan sekitar Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan program normalisasi sungai Ciliwung.

    Riza mengatakan kalau pembebasan lahan di Jakarta terkait program normalisasi sungai tak dapat disamakan dengan wilayah lain.

    “Pembebasan lahan tidak murah. Bebaskan lahan di Jakarta dengan di Ciawi, di Sukabumi, ya, beda. Bebaskan lahan dan waduk di Ciawi Sukabumi kurang lebih Rp 1,3 triliun dapat waduk besar. Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta ya tidak cukup,” tutur Riza di Balai Kota pada Jumat malam, 5 Maret 2021.

    Baca juga : Banjir Masih Terjadi di Jakarta, PSI Ajukan Interpelasi

    Meski begitu menurut Riza yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen Pemprov DKI talah menangani banjir.

    Ia mengatakan setiap tahunnya pemerintah menggelontorkan tak kurang dari Rp 2 triliun untuk permasalahan tersebut. Ia juga mengklaim saat ini penanganan banjir di Ibu Kota telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. “Kami ingin melakukan percepatan pembebasan normalisasi, naturalisasi waduk, dan sebagainya,” ucap Riza.

    Ia mengatakan pada tahun 2019-2020 Pemprov DKI Jakarta telah membebaskan lahan sepanjang 7,6 kilometer di tepian sungai Ciliwung. Lahan tersebut, lanjut Riza, sudah dapat dipasangi sheet pile beton.

    Riza menyebut Pemprov terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait program normalisasi sungai tersebut.

    ADAM PRIREZA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.