Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi menyampaikan rasa syukurnya bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi pernah menjadi orang nomor satu di Ibu Kota, seperti dirinya saat ini.

Terbaru, disampaikan Anies saat Presiden Jokowi memberikan kewenangan kepada Pemerintah DKI untuk mengelola stasiun kereta api.

"Kami matur Pak Presiden. Pak Presiden kalau kami mengelola transportasi tapi tidak punya kewenangan, sulit minta supaya stasiun di Jakarta dikelola oleh DKI. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI," ucap Anies Baswedan pada Kamis, 1 Maret lalu.

Pernyataan sejenis bukan kali ini saja disampaikan oleh mantan tim suskes Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 itu. Pada awal 2020, Anies pernah memuji peran Presiden Jokowi dalam integrasi tranportasi di Jakarta.

"Ini bisa terjadi karena pak Presiden Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta sehingga tahu persis," ujar Anies di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 22 Februari 2020.

Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto mengatakan pernyataan berupa rasa terima kasih oleh pejabat terhadap pendahulunya merupakan kewajaran. Karena pemerintahan memang merupakan sistem yang berkelanjutan.

"Waktu Ahok mengambil alih estafet DKI dari Jokowi, dia juga pernah menyampaikan rasa terima kasih yang sama kepada Jokowi," ujar Arif.

Namun secara komunikasi politik, kata Arif, pernyataan Anies kepada Jokowi ihwal transportasi publik Jakarta itu bisa menjadi 'senjata'. Menurut Arif, Anies memberikan efek ganda, berupa memukul sekaligus merangkul.

Apalagi jika dikaitkan dengan sejumlah pernghargaan yang diterima Pemprov DKI di bidang transportasi publik di bawah kepemimpinan Anies Baswedan belakangan ini.

"Di satu sisi menyampaikan rasa terima kasih ke Jokowi, tapi di saat yang sama ada pernyataan yang cukup bias, yang mengarah pada Gubernur sebelumnya, tentu saja Ahok. Bahwa Ahok punya kebijakan yang tidak integrated dalam rangka transportasi publik," ujar Arif.

Sementara jika dilihat dari polarisasi politik sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilres 2019 lalu, kata Arif, Jokowi dan Ahok berada di kubu yang sama. Sedangkan Anies, termasuk salah satu sosok yang digadang-gadang sebagai kandidat dalam Pilres 2024 mendatang. Nama Anies populer bersama Ridwan Kamil sebagai sosok dari luar partai politik, dan dari kubu partai ada Ganjar Pranowo.

"Bukan tidak mungkin Anies mendapat keuntungan dari komunikasi politik seperti itu," uajr Arif.

Menurut Arif, Anies suskes menjaga dirinya sebagai pusat pemberitaan nasional dengan komunikasi politik sejenis itu. Faktor ini dinilai menguntungkannya dibandingkan pesaing seperti Ganjar yang berada di Jawa Tengah, yang kurang menjadi sorotan ketimbang DKI Jakarta.

"Tapi tetap saja bisa menimbulkan kritik, karena politiknya terus-menurus terjebak pada sensasi," kata Arif.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menilai Anies paham betul konsekuensi dari ucapannya memuji Jokowi serta mengaitkan keduanya yang pernah sama-sama menjadi Gubernur DKI. Asrinaldi pun mengungkap beberapa pesan simbolik yang bisa dimaknai dari ucapan Anies tersebut.

Pertama, kata dia, Jakarta adalah representasi Indonesia dengan segudang masalahnya. Karena itu, dibutuhkan gubernur 'bertangan dingin' untuk mengurai sedikit demi sedikit masalah tersebut. Jika berhasil, kata Asrinaldi, akan membuahkan perhatian dari masyarakat Indonesia.

"Secara tidak langsung dengan mengatakan Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI dan memahami masalah Jakarta, Anies ingin meminta lebih jauh dukungan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah DKI dengan kewenangannya yang terbatas," ujar Asrinaldi.

Baca juga : Jokowi Beri Kewenangan DKI Soal Stasiun, Anies: Untung Presiden Mantan Gubernur

Dengan cara ini, lanjut Asrinaldi, Anies akan menjadi figure yang dipercaya oleh Presiden sekaligus menjadi perhatian publik. Kesempatan itu secara tak langsung menumbuhkan harapan publik kepada Anies sebagai sosok yang tepat memperbaiki masalah yang lebih besar, yakni Indonesia.

"Jelas Anies sedang menawarkan dirinya sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia pada tahun 2024 melalui posisinya sebagai Gubernur DKI," kata dia.

Simbol kedua, ujar Asrinaldi, secara tak langsung Anies membawa pesan bahwa yang jadi presiden mesti orang yang pernah mengurus masalah kompleks seperti DKI. Ketiga, Anies selama ini sering dianggap membuat kebijakan yang 'bertentangan' dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Faktor ini membuat Anies kerap di-bully oleh pendukung Jokowi.

"Dengan meminta dukungan dan kewenangan dari pemerintah pusat, maka Anies Baswedan berusaha memperluas penerimaan dirinya terkait posisinya hari ini dan rencana ke depan, terutama menjelang Pemilu 2024," ujar Asrinaldi.

M YUSUF MANURUNG