JAKARTA- Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI belum memutuskan apakah mendukung rencana pembentukan panitia khusus alias pansus untuk mengusut alasan 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) Jakarta yang enggan mengikuti lelang jabatan eselon II. Ketua Fraksi Partai Gerindra Rani Mauliani mengatakan akan membahas hal itu terlebih dahulu dengan anggotanya.

“Toh kalau ada pansus, kami harus mengirim utusan,” kata dia melalui pesan teks pada Ahad, 30 Mei 2021. Namun, menurut Rani, pembentukan pansus itu tak masalah lantaran alasan para ASN itu tak mengikuti lelang jabatan perlu diketahui.

Kenaikan jabatan seharusnya menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi seorang ASN. “Tapi kenapa jadi malah sebaliknya pada enggan?"

Kemungkinan, kata Rani, lelang jabatan itu dianggap para ASN hanya formalitas. "Kan, bisa saja seperti itu. Jadi, ya, tidak ada salahnya diinvestigasi,” kata Rani.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi berencana membentuk pansus untuk mengetahui alasan 239 Aparatur Sipil Negara (ASN) administrator yang menolak ikut lelang jabatan eselon II di Pemerintah DKI Jakarta. Pansus akan memanggil 239 ASN itu untuk menyelidiki latar belakangnya.

Menurut Prasetio, ASN abdi negara yang wajib bekerja profesional dan karirnya berjenjang secara rigid sesuai undang-undang. Apalagi gaji ASN di Jakarta sensasional. "Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir," ujar Prasetio dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 27 Mei 2021.

Prasetio juga meminta pansus memanggil pakar dan ahli, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, hingga akademisi.

Pansus akan memintai pendapat tentang sistem pengelolaan birokrasi pemerintah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang seharusnya sehingga bisa mendapatkan gambaran utuh tentang masalah lelang jabatan ini. "Tidak setengah-setengah."

Baca: 239 ASN DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan, PSI Duga Ada Jual Beli Jabatan