TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyebut sistem lelang jabatan Pemprov DKI Jakarta sudah usang. Justin menyarankan pemerintahan Anies Baswedan meniru Jawa Barat untuk membuat sistem perekrutan.
"Sistem lelang ini sudah usang kalau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Barat," kata Justin pada Jumat, 28 Mei 2021.
Usulan ini merespons 239 ASN DKI yang ogah ikut lelang jabatan eselon II.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas mengumpulkan 239 ASN ini di halaman Balai Kota, Jakarta Pusat pada 10 Mei 2021. Anies menegur mereka yang tidak menjalankan instruksi Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali untuk ikut lelang jabatan.
Justin berujar, DKI dapat mengadopsi sistem merit atau meritokrasi aparatur sipil negara (ASN) yang digunakan pemerintah Jawa Barat. Sistem itu bakal mengarsip data pegawai yang layak menduduki jabatan tertentu.
Menurut dia, sistem merit akan mencatat performa kinerja, kehadiran pegawai, dan prestasi. Ide pegawai juga dihargai dengan uang. Pegawai yang tercatat terlambat hadir dalam sistem itu juga bakal dipangkas gajinya.
"Sehingga kalau dibutuhkan posisi tertentu, mereka yang punya ranking-ranking tinggi ini bisa langsung diambil aja, tidak perlu lelang-lelang lagi," ujar politikus PSI itu.
Justin menyebut, DKI tak akan kekurangan ASN berprestasi untuk kemudian direkrut menempati posisi pejabat DKI yang kosong. Walhasil, roda pemerintahan tetap berjalan stabil.
"Banyak pastinya pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, karena Plt (pelaksana tugas) juga terbatas," ucap anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini.
Baca juga: 239 ASN DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan, PSI Duga Ada Jual Beli Jabatan
