Jalur Sepeda Akan Dibongkar? Ini Tanggapan Pesepeda
Reporter
Inge Klara Safitri
Editor
Endri Kurniawati
Minggu, 20 Juni 2021 10:53 WIB
Jakarta - Wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin menuai tanggapan penggunanya. Salah satunya Bimo Ramadhan, 21 tahun, penjaja minuman keliling. Menurut pria yang berdagang menggunakan sepeda ini, keberadaan jalur sepeda terproteksi sangat membantu mobilitasnya. Apalagi lalu lintas di Jalan Sudirman-Thamrin padat kendaraan bermotor.
Tanpa pemisah, kendaraan bermotor dan pesepeda akan bercampur, sehingga lalu lintas lebih semrawut. "Kalau ada pemisah, pesepeda yang berdagang kayak saya atau pesepeda lain enggak kesulitan jalan kalau sedang padat lalu lintasnya," kata Bimo kepada Tempo, Ahad, 20 Juni 2021.
Pendapat senada disampaikan, Gerald, 34 tahun, yang menilai fasilitas jalur terpisah penting untuk tetap ada karena bisa membuat pesepeda lebih tertib. Gerald biasa bersepeda menuju kantornya di Jalan Sudirman sejak 5 tahun lalu.
Ia membandingkan kondisi jalan sebelum dan sesudah adanya jalur sepeda khusus. Menurut dia, sebelum ada jalur sepeda khusus, pesepeda bertingkah seperti pemotor yang kerap mencari celah jalan di saat lalu lintas padat.
Hal itu justru membahayakan pesepeda maupun pengendara kendaraan bermotor lainnya. Berbeda ketika fasilitas jalur sepeda telah dibuat. Pesepeda lebih tertib menggunakan jalurnya sendiri tanpa mengganggu jalur kendaraan bermotor.
"Kalau ada yang melanggar, justru dengan adanya batas permanen memudahkan polisi mengawasi dn menindak pesepeda nakal itu," ujar Gerald.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit menyatakan setuju membongkar jalur permanen sepeda di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Keberadaan jalur khusus itu dinilai diskriminatif.
Apalagi belakangan banyak pesepeda yang dikritik karena tidak memanfaatkan jalur sepeda yang sudah ada. “Prinsipnya, kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja,” kata Sigit saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, 16 Juni lalu.
