TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta mengkritik Pemprov DKI soal belanja perangkat lunak atau software teknologi informasi (TI) di tengah pandemi Covid-19.

Pembelian software ini memerlukan kucuran dana Rp 224,2 miliar.

"Belanja software Rp 224,2 miliar di tengah pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa tidak ada prioritas dan transparansi dalam penganggaran," kata anggota Fraksi PSI DKI August dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 3 Juli 2021.

August berujar anggaran ini masuk dalam perencanaan milik Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC). Dalam APBD DKI 2021 tertera total pagu anggaran JSC Rp 463,82 miliar. Anggaran ini dipakai untuk pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas.

Dari anggaran itu, PSI menyoroti tiga rencana kegiatan yang memakan dana terbanyak dengan total sekitar Rp 413 miliar. Rinciannya adalah pengadaan transformasi digital JSC (Rp 247,84 miliar), pengendalian banjir berbasis TIK (Rp 93,51 miliar), dan pengembangan infrastruktur JSC (Rp 72,17 miliar).

Pantauan Tempo di situs apbd.jakarta.go.id, anggaran Rp 247,84 miliar dan Rp 93,51 miliar bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

August menganggap Pemprov DKI yang tak transparan soal peruntukkan anggaran tersebut. Menurut dia, DKI tak menuliskan rincian penggunaan anggaran dalam situs apbd.jakarta.go.id. Selain itu, DKI juga tidak menjelaskannya kepada DPRD.

"Di dalam rapat-rapat DPRD, pihak Pemprov DKI tidak mau menjelaskan tentang pengadaan ini, misalnya kebutuhannya untuk apa dan data yang akan dikelola seberapa besar," jelas anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI itu.

Di sisi lain, pemerintah DKI justru meminta bantuan masyarakat untuk menyediakan kebutuhan logistik di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Rusun ini dipakai sebagai lokasi isolasi pasien Covid-19.

Padahal, menurut August, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak perlu minta bantuan pihak lain mengingat besarnya APBD DKI 2021.

"Dengan APBD mencapai Rp 82,5 triliun, seharusnya Pak Anies, dalam hal ini Pemprov DKI tidak perlu meminta bantuan ke pihak lain," ujar dia.

Baca juga : PSI Sebar 29 Posko PPDB di Seluruh Jakarta, Ditemukan Banyak Kasus