Warga menunjukkan uang bantuan sosial tunai atau BST usai mengambil di ATM Bank DKI, Jakarta, Selasa 20 Juli 2021. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp604 miliar untuk bantuan sosial tunai atau BST kepada 1 juta Kepala Keluarga (KK) penerima manfaat selama PPKM darurat. Nilai BST kali ini mencapai Rp600.000 per KK dari hasil rapelan penyaluran tahap 5 dan 6 yang sempat tertunda pada Mei-Juni 2021 lalu. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga DKI Jakarta telah mencapai lebih dari 90 persen yang dicairkan melalui Bank DKI Jakarta. "Kemarin saya tinjau di beberapa lokasi, alhamdulillah sudah dilaksanakan, yang kami bagikan melalui ATM Bank DKI," kata Riza saat meninjau vaksinasi di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 26 Juli 2021.
Riza berharap bantuan itu dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi terutama pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4.
Berikutnya, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggunakan Bank DKI sebagai penyalur utama. Seluruh bantuan dari Jakarta melalui APBD lebih dari 1 juta dapat disalurkan melalui ATM bank DKi. "Ini baik sekali sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Riza.
Riza Patria meminta agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak lagi disalurkan melalui PT Pos Indonesia melainkan melalui transfer bank. "Mudah-mudahan dukungan bantuan dari PT Pos dan Kemensos bisa dilakukan melaluai ATM agar tidak menimbulkan kerumunan."
Bantuan Sosial Tunai dana dari APBD sudah mulai disalurkan kepada 1.007.378 kepala keluarga dan sekitar 837 ribu kepala keluarga dana dari APBN yang terkena dampak pandemi COVID-19 sejak 19 Juli 2021.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
