TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah DKI menentukan agenda prioritas yang perlu dibahas dengan dewan.

Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad berujar, pembahasan anggaran lebih penting ketimbang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022.

"Seharusnya pembahasan yang berhubungan dengan anggaran menjadi lebih prioritas daripada pembahasan RPJMD yang lebih bersifat politis," kata dia dalam pesan teksnya, Jumat, 13 Agustus 2021.

DPRD DKI sepakat untuk membahas lebih lanjut Raperda tentang Perubahan RPJMD DKI 2017-2022 dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Keputusan ini diambil saat rapat pimpinan gabungan alias Rapimgab antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD pada Kamis, 12 Agustus 2021.

Saat pembacaan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD, 2 Agustus 2021, hanya PDIP dan PSI yang menolak usulan revisi RPJMD. Sementara tujuh partai lainnya setuju.

Idis mengingatkan pemerintah DKI seharusnya mulai mempersiapkan agenda rapat soal Rancangan APBD (RAPBD) 2022. Hal itu untuk mengejar target pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022 pada Oktober.

Dia mengatakan pemerintah DKI perlu belajar dari pembahasan rancangan APBD 2021 yang tergesa-gesa tahun lalu. Pembahasan Rancangan APBD 2021, tutur Idris, di DPRD DKI hanya berlangsung sekitar tiga pekan. "Dan berlangsung terburu-buru, sehingga mempengaruhi kualitas dari APBD yang disahkan," ucap dia.

Baca juga : PSI: Jangan Paksakan Formula E untuk Tujuan Pilpres