Berita Terpopuler: Status Tanah Rocky Gerung hingga Aduan Atas Menteri Luhut

Reporter

Tempo.co

Jumat, 24 September 2021 08:26 WIB

Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro pagi ini, Jumat, 24 September 2021 adalah BPN yang menyatakan tanah yang ditinggali oleh aktivis Rocky Gerung terdaftar atas nama Sentul City dan aktivis Kontras Fatia, meminta perlindungan dari Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan berita terpopuler ketiga adalah tentang Tim Advokasi Bersihkan Indonesia yang mengadukan laporan Luhut ke Komnas HAM, minta penetapan pembela HAM.

Berikut kilasan berita terpopuler itu:

1. Badan Pertanahan Kota Bogor mengungkapkan bahwa sertifikat hak guna bangunan atau SHGB milik PT Sentul City yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan Rocky Gerung tidak palsu.

Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto membantah tudingan bahwa SHGB Nomor 2411 dan 2412 atas nama PT Sentul City palsu.

Sepyo menjelaskan bahwa dua SHGB itu tercatat dari pecahan SHGB induk nomor 2. SHGB itu tercatat dalam data lama yang ada di BPN. "Ada data lama, HGB itu ada datanya. Jadi tidak palsu. Sampai saat ini objek itu terdaftar atas nama PT Sentul City," ujar dia saat dikonfirmasi, Kamis, 23 September 2021.

Advertising
Advertising

Sepyo mengatakan, semua sertifikat yang diterbitkan BPN adalah benar. Sehingga jika ada sertifikat lain, itu bisa dikatakan sertifikat palsu.

2. Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti mendatangi Komnas HAM untuk meminta perlindungan atas laporan polisi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Laporan dari pejabat negara itu dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

"Karena apa yang mereka sampaikan ini basisnya adalah penelitian, dan diarahkan kepada pejabat publik," kata pengacara Fatia, Andi Muhammad Rezaldy di Komnas HAM, Kamis, 23 September 2021.

Selain meminta perlindungan, Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar juga mendorong Komnas HAM menyelidiki dugaan konflik kepentingan para pejabat dan militer dalam bisinis tambang emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. Dugaan konflik itu telah diteliti oleh berbagai organisasi sipil yang kemudian dibahas Fatia dan Haris Azhar di Youtube. Dalam pembahasan di Youtube itu, nama Luhut muncul.

3. Komnas HAM menerima aduan dari Tim Advokasi Bersihkan Indonesia mengenai laporan polisi yang dibuat oleh Menteri Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti. Selain KontraS, tim advokasi yang ikut datang ke Komnas HAM pada hari ini antara lain ICW dan Lokataru.

"Dari sini, kami akan pelajari semua berkas yang ada," kata Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga di kantornya, Kamis, 23 September 2021.

Sandrayati mengatakan tim advokasi telah menyerahkan dokumen yang menjadi perdebatan antara Luhut dan Fatia serta Direktur Lokataru Haris Azhar. Komnas juga telah mendengarkan apa saja yang dialami Fatia dan Haris.

Berita terpopuler selengkapnya bisa dibaca di sini.

Baca: Berita Terpopuler: Desain Tugu Pamulang Hingga Anies dan Edi Dipanggil KPK

Berita terkait

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

2 jam lalu

Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dituding mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak.

Baca Selengkapnya

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

1 hari lalu

Luhut Percepat Pembebasan Lahan IKN, AMAN Kaltim: Terburu-buru Bisa Melanggar HAM

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Timur minta Luhut tidak terburu-buru dalam pembebasan lahan di IKN karena berpotensi langgar HAM.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

1 hari lalu

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 9 Mei 2024, dimulai dari deretan masalah dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis atau PPDS.

Baca Selengkapnya

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

2 hari lalu

TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB

Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

3 hari lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Kronologi Pembubaran Mahasiswa Katolik UNPAM Saat Doa Rosario, 4 Warga Tangsel Jadi Tersangka

3 hari lalu

Top 3 Hukum: Kronologi Pembubaran Mahasiswa Katolik UNPAM Saat Doa Rosario, 4 Warga Tangsel Jadi Tersangka

Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus pembubaran dan penganiayaan mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) yang sedang doa Rosario.

Baca Selengkapnya

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

3 hari lalu

Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

3 hari lalu

Datangi IKN, Luhut Targetkan Persoalan Lahan yang Belum Clear Selesai Akhir Mei

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan permasalahan lahan di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rampung akhir Mei.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

4 hari lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 hari lalu

Respons Luhut Soal Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, mendukung rencana Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia dengan membentuk presidential club.

Baca Selengkapnya