TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, menganggap Formula E kini tak lagi berfokus pada substansi persoalan, tapi politis. DRPD DKI justru ribut soal pengajuan interpelasi, bukan membahas substansi masalah Formula E.

"Karena politik kemudian berbeda sikap, mencari reasoning masing-masing," kata dia dalam diskusi daring Akurat.co, Jumat, 1 Oktober 2021.

Formula E menjadi pro-kontra di internal DPRD DKI Jakarta. Dua fraksi, PDI Perjuangan dan PSI, mengajukan hak interpelasi agar Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan detail rencana Formula E.

Tujuh fraksi lainnya menolak interpelasi. Ketujuh fraksi ini Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP. Mereka merasa persoalan Formula E dapat ditanyakan dalam forum formal lainnya, seperti rapat komisi.

Gerindra awalnya mempertimbangkan soal rencana pengajuan hak interpelasi Formula E. Namun, dua fraksi pengusul interpelasi, justru membangun opini ingin membatalkan Formula E.

Soal membatalkan Formula E, menurut Syarif, pernah disampaikan Ima Mahdiah dari PDIP dan Justin Adrian dari PSI. Karena itulah, Gerindra mengkaji dan memutuskan tidak ikut interpelasi.

"Ini yang membuat dinamika politik di Kebon Sirih tidak mendalami Formula E," kata Sekretaris Komisi D Bidang Pembangunan itu.

Interpelasi akhirnya bergulir. Rapat paripurna interpelasi digelar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat pada 28 September 2021. Namun, hanya 32 anggota dewan yang hadir, yaitu dari PDI Perjuangan dan PSI.

Rapat paripurna ditunda karena tidak mencapai kuorum. Paripurna dapat berlanjut jika kuorum dengan syarat peserta yang hadir berjumlah 50 persen ditambah satu dari total anggota dewan alias 54 orang. Dewan harus menggelar lagi Badan Musyawarah atau Bamus untuk menetapkan jadwal rapat paripurna interpelasi Formula E yang baru.

Baca: DKI Bandingkan Formula E dengan Asian Games, PSI: Menyesatkan