TEMPO.CO, Jakarta - Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta mengkritik program Gerebek Lumpur Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI. Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyatakan program ini hanya untuk mencari sensasi.

"Gerebek Lumpur program yang mencari sensasi saja. Jadi program yang bukan sesuatu yang besar yang menurut saya politis saja Gerebek Lumpur," kata dia dalam rapat Komisi D di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Oktober 2021.

Gerebek Lumpur adalah program pengerukan lumpur di kali dan saluran air untuk mencegah banjir di Ibu Kota. Dinas SDA mencanangkan Gerebek Lumpur sejak September 2020 yang baru digencarkan tahun ini.

Anggota Komisi D Neneng Hasanah menganggap Gerebek Lumpur hanya sebatas seremonial. Sebab, petugas baru tampak di lokasi pengerukan ketika ada pimpinan. Misalnya saat Gubernur DKI Anies Baswedan menghadiri Gerebek Lumpur di Kali Krukut, Bendungan Hilir pada Kamis, 30 September 2021.

Menurut anggota DPRD itu, Dinas SDA DKI seharusnya menargetkan durasi dan lokasi Gerebek Lumpur. Neneng juga mempertanyakan efektivitas Gerebek Lumpur untuk mengantisipasi banjir.

"Gerebek Lumpur jangan hanya seremonial," ucap politikus Partai Demokrat ini.

Baca juga: Riza Patria: Upaya Antisipasi Banjir Tak Hanya Gerebek Lumpur