TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai Organisasi yang tergabung dalam Aliansi Perwakilan Perubahan Iklim (APPI) menggelar aksi unjuk rasa tentang krisis iklim global. Mereka menggelar long march dari Balai Kota DKI hingga kawasan Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Sholeh Ahmadi mengatakan, Balai Kota menjadi tempat titik kumpul aksi unjuk rasa dengan maksud menyindir Jakarta untuk mengupayakan pendorongan pemulihan lingkungan Ibu Kota.

“Dalam konteks Jakarta, pemerintah untuk segera menghentikan pembangunan infrastruktur,” kata Ahmadi kepada Tempo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 5 November 2021.

Penghentian pembangunan infrastruktur di Jakarta yang dimaksud Ahmadi adalah reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Tanggul Laut Raksasa Jakarta, dan Proyek Kepulauan Seribu menjadi kawasan strategis nasional pariwisata.

Menurut Ahmadi, penghentian pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk mengutamakan keselamatan rakyat dari krisis iklim global dan ancaman bagi ekosistem di laut.

Aktivis Aliansi Perlawanan Iklim melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 5 November 2021. Aksi tersebut menyerukan pembiaran krisis iklim yang terjadi di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap lebih melindungi oligarki atau bisnis. TEMPO/Muhammad Hidayat

“Krisis di Jakarta ini kan udah lama, dan sebagian besar disebabkan oleh pembangunan,” ujar Ahmadi.

Aliansi yang tergabung dalam unjuk rasa ini terdiri dari Walhi, Greenpeace, Jeda untuk Iklim, BEM FMIPA UI, Extinction Rebellion, dan Solidaritas Perempuan.

Adapun 6 tuntutan yang disampaikan APPI dalam unjuk rasa, sebagai berikut:

1. Mengehentikan pemberian izin baru untuk pembangunan PLTU batu bara, termasuk PLTU co-firing dan PLTU dengan teknologi CCS dan mempensiunkan pengoperasian PLTU batu bara dan segera beralih ke energi terbarukan.

2. Mengedepankan zero deforestation tanpa ada dalih proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang nyatanya hanya untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi segelintir orang.

3. Segera mengesahkan National Gender Action Plan untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi perempuan dalam setiap kebijakan dan proyek iklim yang dilakukan, termasuk memastikan kebijakan maupun proyek tersebut tidak berbahaya dan merugikan perempuan.

4. Meningkatkan target penurunan emisi dalam NDC dan memastikan rencana ambisius untuk mencapai net zero emission paling lambat 2050.

5. Menghentikan pemberian konsesi di pulau-pulau dan wilayah pesisir.

6. Meningkatkan pemberian perlindungan, pelibatan dan partisipasi dari garda terdepan seperti masyarakat adat, petani, masyarakat pesisir, dan komunitas lokal lainnya terhadap perlindungan lingkungan.

Baca juga: 10 Poin Rapor Merah Anies Baswedan, dari Kondisi Udara hingga Reklamasi

SYIFA INDRIANI