Direktur Jakpro Blak-blakan Soal Commitment Fee dan Dana Sponsor Formula E

Reporter

Tempo.co

Rabu, 10 November 2021 08:37 WIB

Anies Baswedan meninjau balap mobil Formula E di di Brooklyn, Amerika Serikat. Instagram/@aniesbaswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Ditengah-tengah manuver KPK yang mencoba menelisik penyelenggaraan ajang balapan Formula E, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko bicara ke publik soal di balik layar penyelenggaraan Formula yang banyak dipertanyakan sejumlah pihak.

Sejumlah poin krusial dijelaskan Gunung Kartiko yang juga Direktur Pengelolaan Aset Jakarta Eprix Gunung Kartiko

Beberapa poin krusial yang dipersoalkan publik dan politikus dijelaskan dalam dialog “Lika-liku Formula E Jakarta” yang ditayangkan secara langsung di akun Instagram resmi Jakpro, Selasa, 9 November 2021.

Mengapa commitment fee Formula E bisa turun?

Turunnya commitment fee yang dibayarkan ke Formula E Operation (FEO) salah satunya karena faktor Covid-19.

Advertising
Advertising

Gunung menjelaskan pandemi Covid-19 yang melanda dunia turut berdampak pada FEO. Di sisi lain, FEO amat membutuhkan balap mobil listrik ini terselenggara di banyak negara. Kondisi ini jadi momen untuk mengajukan negosiasi.

FEO menerima tawaran negosiasi Pemprov DKI karena merasa Indonesia memiliki visi tentang green energy. Hal ini diwujudkan pula oleh pemerintah DKI Jakarta melalui program Jakarta Langit Biru. “Nego awal itu cukup sulit, kaku sekali,” ucap Gunung.

“Dipimpin Dirut Jakpro, Pak Widi Amanasto, kami negosiasi online setiap malam dalam beberapa hari dan alhamdulillah hasilnya cukup positif,” kata Gunung

Berapa besar turunnnya commmitment fee Formula E?

Semula Pemprov DKI Jakarta harus membayar commitment fee sebesar 20 juta pound sterling untuk penyelenggaraan di tahun pertama dan naik 10 persen tiap musim. Bila ditotal commitment fee yang harus dibayar mencapai Rp 2 triliun lebih untuk lima tahun. “Kalau ditotal jadi 2 koma sekian triliun, lah,” ucap dia.

Namun, karena ada pandemi Covid-19, Pemprov DKI lantas mengajukan tawaran dan disepakati hanya membayar 31 juta pound streling atau Rp 560 miliar untuk tiga kali musim balap 2022, 2023, dan 2024.

Pemprov DKI harus menambah 5 juta poundsterling

Namun, negosiasi itu mewajibkan Pemprov DKI itu untuk menambah 5 juta pound sterling. Gunung memastikan tambahan biaya ini tidak akan dibayar dengan dana APBD. “Ini dari dana sponsor,” tuturnya.

Jakpro harus mencari sponsor untuk menambal 5 juta poundsterling

Jakpro hingga kini masih berupaya mencari sponsor untuk membantu pendanaan perhelatan Formula E. Jakpro masih harus mencari dana sebesar 5 juta pound sterling karena tidak diperkenankan menggunakan APBD DKI Jakarta.

Pencarian sponsor terkendala ketidakjelasan lokasi balapan Formula E

Pencarian dana sponsor terkendala karena belum jelasnya lokasi sirkuit Formula E. Rencana awal menggelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas) harus kandas karena tidak mendapat izin dari Kementerian Sekretariat Negara.

5 lokasi alternatif balapan Formula E

Menurut Gunung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jakpro telah menawarkan 5 lokasi alternatif kepada Formula E Operation (FEO). Namun belum ada keputusan yang diambil.

Gunung optimistis bila masalah sirkuit Formula E sudah selesai akan banyak sponsor yang bisa digaet. “Insya Allah bulan depan proposal kami fix dan kami bisa mencari sponsor dengan masif,” ucapnya.

AHMAD FAIZ

Baca juga: Pemprov DKI dan Jakpro Serahkan Dokumen Formula E Setebal 600 Halaman ke KPK

Berita terkait

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

6 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

10 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

19 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

21 hari lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

24 hari lalu

Bamsoet Bersama Jakpro Siap kembangkan KEK Otomotif Pulomas

Ikatan Motor Indonesia (IMI) bersama JakPro tengah mempersiapkan pemanfaatan kawasan Pulomas, Jakarta untuk dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) otomotif.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

28 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

31 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

32 hari lalu

Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Publik Optimal di Hari Pertama Bekerja Usai Libur Lebaran

Pemprov DKI Jakarta memastikan pelayanan publik optimal setelah libur lebaran, pegawai sudah masuk seperti biasa.

Baca Selengkapnya

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

32 hari lalu

Terapkan WFH ASN, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Pelayanan Masyarakat Tetap Optimal

WFH hanya diberlakukan bagi ASN yang pekerjaannya dapat dilakukan secara digital, kecuali untuk sektor esensial seperti layanan kesehatan dan keamanan

Baca Selengkapnya

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

34 hari lalu

Warga Kampung Bayam Dipenjara, Furqon: Psikis Saya Terganggu

Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Madani, Muhammad Furqon, menyatakan terganggu secara mental setelah ditangkap Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya