TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan jajarannya agar tidak melebihkan nilai atau mark up anggaran pengadaan komponen Informasi dan Teknologi (IT). Sebab, realisasi proyek IT abstrak dan dapat menimbulkan kecurigaan masyarakat.

"Tidak boleh ada mark up, karena proyek-proyek di IT itu kan cukup abstrak ya, sehingga mungkin orang punya kecurigaan," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu malam, 17 November 2021.

Riza menganggap tak masalah jika pengadaan proyek IT di pemerintah DKI menuai curiga. Yang jelas, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait harus dapat menjelaskan peruntukan proyek dan anggarannya.

Sebelumnya, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI mengalokasikan anggaran pengadaan komponen IT Rp 39 miliar dalam Rancangan APBD atau RAPBD DKI 2022.

Anggaran itu untuk membeli satu server PrimeQuest serta perangkatnya senilai Rp 23 miliar. Lalu satu server Oracle Exadata serta perangkat lunaknya sebesar Rp 16 miliar.

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyentil rencana anggaran ini lantaran nilainya terbesar di antara pengadaan komponen IT lainnya. Diskominfotik juga dirasa tidak menjawab urgensi pembelian server tersebut.

Riza menyampaikan, pemerintah DKI membutuhkan banyak anggaran guna merealisasikan program digitalisasi. "Saya kira sekarang ini eranya era digital," ucap dia.

Baca juga: Kritik DPRD Soal RAPBD DKI 2022: Sumur Resapan dan Pembelian Server