TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI dan DPRD saat ini tengah membahas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD DKI 2022. Beberapa anggaran menjadi perhatian khusus anggota dewan.
PDIP misalnya mengkritik soal anggaran sumur resapan yang diprogramkan DKI pada 2022.
Selain itu, PSI menyentil soal anggaran pembelian server oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Statistika DKI.
Berikut kritik RAPBD 2022 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD DKI kemarin.
1. PSI Sentil Pembelian Server Diskominfotik
PSI membeberkan Diskominfotik berencana membeli satu server PrimeQuest serta perangkatnya senilai Rp 23 miliar. Lalu satu server Oracle Exadata serta perangkat lunaknya sebesar Rp 16 miliar.
Server ini untuk sistem penghubung layanan pemerintah. Justin berujar pemerintah DKI selalu menambah server IT bernilai tinggi setiap tahunnya.
"Salah satu anggaran komponen IT terbesar terdapat di Diskominfotik," kata anggota Fraksi PSI Justin Adrian Untayana, Selasa, 16 November 2021.
Menurut Justin, Diskominfotik belum memberitahu alasan penambahan server setiap tahunnya di DKI. Ia pun meminta DKI melakukan audit penyediaan perangkat teknologi informasi tersebut.
2. Sumur Resapan
Program sumur resapan yang jadi andalan Gubernur Anies Baswedan dikritik habis oleh PDIP.
Dalam rapat paripurna kemarin, anggota Fraksi PDIP Agustina Hermanto mengatakan program sumur resapan tidak jelas. Mereka pun merekomendasikan agar anggaran program ini dihapus pada RAPBD 2022.
Agustina berharap DKI mengalihkan anggarannya untuk normalisasi sungai. Ia mengatakan, normalisasi sangat penting untuk penanggulangan banjir Jakarta.
"Program yang tidak jelas seperti sumur resapan kami rekomendasikan untuk dihapus dan anggaran dilimpahkan untuk normalisasi sungai," ujar dia.
Baca juga: Pemprov DKI Mau Beli Lagi Server Rp 39 Miliar, PSI: Setiap Tahun Tambah Server
ANTARA/LANI DIANA
