Kepala Satpol PP Banten Dicopot Imbas Buruh Kuasai Ruang Kerja Gubernur

Jumat, 24 Desember 2021 10:34 WIB

Masa buruh menggelar unjuk rasa di Kawasan Pusat Pemprov Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (22/12) sore.

TEMPO.CO, Tangerang - Gubernur Banten Wahidin Halim mencopot Agus Supriyadi dari jabatan Kepala Satpol PP. Pencopotan itu terkait aksi buruh yang berhasil masuk dan menduduki ruang kerja Wahidin di Kantor Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu, 22 Desember 2021

"Harusnya ruangan gubernur itu dijaga betul, tapi tidak ada yang menjaganya. Ini jadi pertanyaan kami, kenapa enggak ada yang menghalangi, sehingga mereka (buruh) bisa masuk ruang kerja gubernur," kata Wahidin Halim, Jumat, 24 Desember 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Komarudin menyatakan pencopotan Agus sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten nomor 821.2/Kep.221/ BKD. Keputusan tersebut diambil karena ada indikasi Satpol PP tidak berfungsi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan pusat Pemprov Banten.

Advertising
Advertising

“Berdasarkan PP 94/ 2021, ASN yang diduga tidak melaksanakan tugas kedinasan dan berdampak negatif terhadap Instansi, dapat dijatuhi sanksi displin berat," kata Komarudin

Sebelumnya buruh menggelar aksi mendesak Pemerintah Provinsi Banten menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 5,4 persen. Buruh mengecam pula pernyataan Wahidin yang meminta pengusaha mengganti para pekerja yang tidak mau menerima kenaikan UMP menjadi RP 2,5 juta.

Sejumlah buruh merangsek ke dalam ruang kerja Wahidin Halim. Seorang buruh berseragam biru bahkan menduduki kursi gubernur. Selain menduduki kursi dan meja kerja gubernur, buruh juga duduk di sofa tamu dan ruang rapat terbatas.

Wahidin menyesalkan aksi buruh yang mengacak-acak. Menurut dia, hal ini bisa menjadi presiden buruk yang membuat semua kepala daerah takut dalam mengambil keputusan. "Padahal kami juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan upah," kata Wahidin.

Wahidin Halim menyatakan penetapan UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah di dewan pengupahan dengan indikator dan variabel yang jelas. Dalam forum ini melibatkan pula BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain.

Pada saat buruh menduduki Kantor Gubernur Banten, Wahidin Halim sedang tidak di tempat karena ada tugas dinas di luar kantor. "Saya sedang buka jalan Jembatan Bogeg," katanya kepada Tempo.

AYU CIPTA

Baca juga:

KSPSI Minta Gubernur Banten Kedepankan Dialog

Berita terkait

Polda Metro Jaya Tembak Mati 1 Pelaku Begal terhadap Calon Siswa Bintara Polri

2 jam lalu

Polda Metro Jaya Tembak Mati 1 Pelaku Begal terhadap Calon Siswa Bintara Polri

5 orang mencoba begal calon siswa bintara Polri di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Para begal itu asal Pandeglang, Banten.

Baca Selengkapnya

Dua Hari, Pemprov DKI Amankan 127 Tukang Parkir Liar di Minimarket di Jakarta

3 jam lalu

Dua Hari, Pemprov DKI Amankan 127 Tukang Parkir Liar di Minimarket di Jakarta

Pemprov DKI menggelar operasi menindak para tukang parkir liar di berbagai minimarket di Jakarta.

Baca Selengkapnya

5 Begal Motor Calon Siswa Bintara Polri Ditangkap, Satu Orang Ditembak Mati Karena Melawan Petugas

7 jam lalu

5 Begal Motor Calon Siswa Bintara Polri Ditangkap, Satu Orang Ditembak Mati Karena Melawan Petugas

Lima begal merampas motor milik calon siswa bintara Polri. Salah satu pelaku melawan saat hendak ditangkap polisi.

Baca Selengkapnya

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

21 jam lalu

Kronologi Spanduk Kandidat Wali Kota Depok yang Diusung PDIP Dicopot Satpol PP

Petugas Satpol PP menurunkan spanduk kandidat Wali Kota Depok mendapat kritik dari politikus PDIP. Begini kronologinya.

Baca Selengkapnya

Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

1 hari lalu

Ketua PDIP Depok Murka Spanduk Kandidat Wali Kotanya Dicopot Satpol PP

Langkah petugas Satpol PP menurunkan spanduk Supian Suri mendapat kritik dari politikus PDIP. Supian adalah jagoan mereka di Pilkada Dpok.

Baca Selengkapnya

Airin Rachmi paparkan Visi Misi untuk Maju di Pilkada Banten

2 hari lalu

Airin Rachmi paparkan Visi Misi untuk Maju di Pilkada Banten

Eks Wali Kota Tangerang Selatan dua periode, Airin Rachmi Diany, siap maju menjadi Bakal Calon Gubernur Banten.

Baca Selengkapnya

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

3 hari lalu

Ketahui Soal PHI untuk Perselisihan Hubungan Industrial, Apa Lagi Selain Tangani Perkara PHK?

Pada 2005 Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) mulai berlaku di Indonesia menangani perselisihan hubungan industrial, seperti PHK.

Baca Selengkapnya

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

3 hari lalu

Masuki Gelombang ke-68, Ini 5 Kiat Lolos Pendaftaran Program Prakerja

Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

5 hari lalu

Jadwal Pembukaan Pendaftaran Prakerja Gelombang 68

Pendaftaran kartu Prakerja gelombang ke-67 baru saja ditutup pada 6 Mei 2024 lalu, gelombang ke-68 akan dibuka pada 17 Mei 2024 nanti

Baca Selengkapnya

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

8 hari lalu

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?

Baca Selengkapnya