Kukuh Ingin Interpelasi Formula E, Prasetyo: Ingin Tahu Kucuran Commitment Fee

Jumat, 8 April 2022 21:05 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berbicara perihal rencana pemanggilannya oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta dalam dugaan pelanggaran pelaksanaan paripurna interpelasi Formula E, di Gedung DPRD DKI Jakarta, 26 Januari 2022. TEMPO/Eka Yudha Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan akan kembali menggulirkan interpelasi Formula E. Dia tetap ingin mempertanyakan kucuran dana APBD Rp 560 miliar untuk membayar uang komitmen alias commitment fee.

"Kami di DPRD DKI Jakarta hanya ingin mengetahui mengenai kucuran APBD senilai Rp 560 miliar untuk pembayaran commitment fee kepada Formula E Operation (FEO)," kata dia dalam unggahan Instagram @prasetyoedimarsudi, Jumat, 8 April 2022.

Prasetyo Edi berujar akan menjalankan kembali fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD pascadinyatakan tak melanggar tata tertib dan kode etik dewan.

Sebelumnya, enam fraksi yang menolak interpelasi Formula E melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan (BK) DPRD. Alasannya, hanya Prasetyo yang menandatangani surat undangan rapat paripurna interpelasi. Rapat itu pun digelar 28 September 2021.

Menurut dia, interpelasi adalah hak bertanya legislator atas kebijakan kelapa daerah. Politikus PDIP itu menyebut telah berusaha mematuhi aturan yang berlaku.

Advertising
Advertising

"Termasuk saat menentukan layak atau tidaknya digelar interpelasi tentang Formula E dalam rapat paripurna pada 28 September tahun lalu," ucap dia.

Sebelumnya, dua fraksi DPRD, PDIP dan PSI, mengajukan permohonan interpelasi Formula E. Keduanya hendak mempertanyakan seputar perhelatan Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Rapat paripurna interpelasi kandas lantaran tidak memenuhi syarat kuorum. Rapat bakal kuorum bila jumlah peserta mencapai 50 persen+1 orang dari total anggota dewan.

Paripurna interpelasi Formula E dapat dilanjutkan dengan menjadwalkan ulang agenda rapat dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Kembali Dibayangi Interpelasi Formula E

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

15 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

20 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

27 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

37 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

48 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

54 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

56 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

59 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya