Interpelasi Formula E, Fraksi PDIP Bakal Tanya Soal Transparansi Anggaran

Sabtu, 9 April 2022 11:52 WIB

Rapat paripurna interpelasi Formula E di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berencana mempertanyakan transparansi anggaran dalam interpelasi Formula E.

"Sampai hari ini kan sudah mengeluarkan duit miliaran tetapi kajiannya enggak ada," kata dia saat dihubungi, Jumat, 8 April 2022.

Gembong menyatakan tak tahu isi kajian penyelenggaraan balap mobil listrik internasional itu di Ibu Kota. Karena itu, dia kebingungan jika ditanya apakah penjualan tiket balap Rp 350 ribu akan memetik untung.

Target penonton Jakarta EPrix juga berubah-ubah. Semula dalam proposal pengajuan penyertaan modal daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), jumlah penonton diasumsikan mencapai 90 ribu orang.

Angka ini lantas turun menjadi 50 ribu, tapi tanpa penjelasan komprehensif yang tertuang dalam kajian baru. Target baru ini hanya dilontarkan secara lisan oleh Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni ketika menggelar konferensi pers di Ancol, Jakarta Utara pada Rabu, 22 Desember 2021, bersamaan dengan pengumuman lokasi sirkuit.

Jumlah penonton tersebut kemudian melorot lagi menjadi 10 ribu orang, tapi kembali lagi ke 50 ribu orang.

Advertising
Advertising

"Jadi tandan bolak-baliknya ini menandakan kajiannya tidak matang, persiapannya tidak matang, perencanaannya tidak matang," ujar Gembong.

Formula E akan digelar di Jakarta pada 4 Juni 2022. Sirkuit balap Jakarta EPrix ini memiliki layout searah jarum jam dengan total panjang 2,4 kilometer, lebar 16 meter (kiri dan kanan trek masing-masing 2 meter), serta panjang garis lurus 600 meter. Bentuknya menyerupai kuda lumping.

Upaya fraksi PDIP dan PSI menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E sempat gagal karena tidak kuorum pada 28 September 2021. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memutuskan untuk menunda rapat tersebut.

Rapat interpelasi Formula E itu tidak kuorum, karena hanya dihadiri 33 anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI saja yang menyetujui interpelasi Formula E, sedangkan 73 anggota dewan dari tujuh fraksi sejak awal menolak. Rapat dinyatakan kuorum apabila mereka yang hadir sebanyak 50 persen +1 dari total anggota DPRD atau 54 orang.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Kembali Dibayangi Interpelasi Formula E

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

16 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

21 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

28 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

38 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

49 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

56 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

57 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

16 Maret 2024

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

15 Maret 2024

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

15 Maret 2024

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya