TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk penyaluran daging kurban tahun ini baru sebatas undangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan belum ada tindak lanjut soal rencana kerja sama dengan ACT tahun ini. "Sampai sekarang belum confirm. Jadi kami undang mereka untuk kolaborasi, silakan saja, siapa saja yang mau," kata di Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022 dikutip dari Antara.

Suharini menuturkan Pemprov DKI sempat mengajak ACT dan Dompet Dhuafa berkolaborasi untuk menyalurkan daging kurban seperti pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Tujuannya agar daging kurban tersebut tidak hanya cepat diterima penerima manfaat, tapi bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang. Karenanya Pemprov DKI berencana untuk memberikan daging kurban itu dalam bentuk kemasan kaleng.

"DKI, kan, kota kolaborasi tapi benar memang seperti Pak Wagub (Riza Patria) sampaikan, kami sampai saat ini belum ada kerja sama dengan ACT," katanya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah ada kerja sama penyaluran daging kurban antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan lembaga ACT yang sedang disorot setelah terbit laporan Majalah Tempo pekan ini tentang dugaan penyelewengan dana umat.

Riza menuturkan masalah yang saat ini membelit ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov DKI Jakarta. "Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov, kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Riza menuturkan tidak ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara ACT dan Pemprov DKI. "Kami sampaikan ACT itu tidak ber-MoU dengan Pemprov. Itu kerja samanya dengan Baznas," katanya.

Baca juga: Baznas DKI Pernah Dua Kali Kerja Sama dengan ACT