TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut banyak persoalan yang perlu dituntaskan dalam kerja sama PAM Jaya dengan PT Aetra dan PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA). Kerja sama itu akan berakhir pada Februari 2023.

Persoalan yang dimaksud mencakup masalah Sumber Daya Manusia (SDM), Aset, Hukum, Keuangan, Akutansi, Perpajakan, Operasional dan Kepelangganan, Teknologi Informasi, dan risiko.

“Sehingga kita bisa meyakini insyaAllah nanti pada 1 Februari 2023 transisi ini bisa berjalan mulus,” katan Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022.

Ismail berharap masalah pelayanan yang belum 100 persen dan Non Revenue Water (NRW) atau kebocoran yang mencapai 46 persen segera teratasi. “Mudah-mudahan dari perencanaan ini bisa memperkuat perencanaan ke depan lebih baik lagi,” ucap Ismail.

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin menyatakan siap melakukan upaya-upaya perbaikan kerusakan atau kehancuran material pipa akibat adanya reaksi kimia (korosi) yang menyebabkan kebocoran.

“Tadi saya sudah jelaskan, kita mencoba membuat sebuah kluster, baik kontribusi ada titik titik kemudian kebocorannya yang cukup besar dan alasan-alasanya apa. Sebab-sebabnya apa, sehingga kemudian itu yang kita coba urai," ujarnya.

Corrective actionn akan menjadi pertimbangan korporasi PAM Jaya untuk mengambil langkah ke depan.

Arief berharap sejumlah persoalan air di Jakarta dapat diselesaikan oleh PAM Jaya dengan baik. Hal tersebut juga terlihat pada persoalan air tanah yang sudah mulai terkontaminasi limbah industri. “Jadi harapannya bisa segera cepat melakukan cakupan pelayanan air 100 persen di Jakarta, sehingga kemudian sekali lagi permukaan air tanah ini bisa dijaga di Jakarta. Itu yang jadi konsentrasi kita,” ujarnya.

Baca juga: Besok PAM Jaya Masuki Masa Transisi Hingga Berakhirnya Swastanisasi Air di Jakarta