Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ancam Terus Demo Sampai Pemerintah Turunkan Harga BBM

Reporter

Mutia Yuantisya

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 10 September 2022 05:06 WIB

Ratusan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur berunjuk rasa di DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, 6 September 2022. Mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. TEMPO/KUKUH SW

TEMPO.CO, Jakarta - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang dinila semakin menyengsarakan masyarakat.

"Hari ini Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkumpul untuk menyuarakan kebenaran bawa ketika BBM dinaikkan, maka semua bahan pokok, seluruh harga-harga otomotis melonjak naik. Maka dari itu, berdasarkan konsolidasi akan menolak kebijakan ini sampai harga BBM turun," kata Iqbal selaku orator, Jumat, 9 September 2022.

Menurutnya, seharusnya jika pemerintah menghapuskan BBM, maka pemerintah wajib menghapuskan pajak."Hari ini negara memonopoli masyarakat, pemerintah berdagang dengan masyarakat," katanya.

Bahkan, kata dia, pemerintah menaikkan harga BBM dengan adanya indikasi kepentingan politik untuk Pilpres 2024. "Mereka akan mengambil pundi-pundi uang dari kantong masyarakat," kata dia.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Daerah DPD IMM Jabar Rijal menila bahwa pemerintah memperlihatkan ketidakadilan. "Kita akan menyaksikan ketidakadilan, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan solusi kepada rakyat, negara, bangsa ini," ujarnya.

Advertising
Advertising

Mahasiswa sebut BBM sebagai bahan bakar mahal

Menirutnya, masyarakat perlu mengetahui bahwa BBM tidak lagi menjadi Bahan Bakar Minyak, melain Bahan Bakar Mahal. "Kepanjangan Pertamina hari ini adalah per tahun minyak mahal. Perkapita minyak naik, hari ini kita di Jakarta, saksi pertama bahwa melihat kebijakan Pak Jokowi dan rezimnya menindas rakyat kecil," ujar dia.

Dalam orasinya, IMM menyatakan bahwa pemerintah membuktikan minim solusi. Selain itu, pemerintah memperlihatkan ketidakmampuannya dalam mengahadapi persoalan rakyat.

"Hari ini, kita di Jakarta bukan atas nama pribadi, bukan atas nama kelompok atau organisasi, tetapi kita datang dari daerah masing-masing atas nama rakyat," katanya.

Ia menyatakan apabila harga BBM terus naik, maka 17 sektor usaha ekonomi Indonesia akan melonjak. "Artinya, ini menjadi ancaman, menjadi kekejaman pemerintah terhadap rakyat kecil," katanya.

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan tegas sepakat menolak kenaikan pajak BBM, dan menolak kenaikan harga BBM.

Baca juga: Demo BBM Naik di 3 Titik di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Turunkan 8.350 Personel

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

BEM UB Kritik Tanggapan Rektorat Soal Kenaikan UKT: Bantuan Keuangan Bukan Solusi

16 jam lalu

BEM UB Kritik Tanggapan Rektorat Soal Kenaikan UKT: Bantuan Keuangan Bukan Solusi

BEM UB mengkritik tanggapan rektorat yang menyebutkan bantuan keuangan dan pengajuan keringanan adalah solusi atas kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

1 hari lalu

Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

1 hari lalu

Cerita Mahasiswa Undip Ngadu ke Rektor soal UKT hingga Fasilitas Kampus

Mahasiswa Undip Semarang mengaku telah berdiskusi dan memberikan kritik kepada pihak kampus soal permasalahan Uang Kuliah Tunggal alias UKT.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

1 hari lalu

Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.

Baca Selengkapnya

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

2 hari lalu

Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?

Baca Selengkapnya

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

2 hari lalu

4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Menolak Lupa Tragedi Trisakti 1998, Mereka Tewas Ditembak di Dalam Kampus

3 hari lalu

Menolak Lupa Tragedi Trisakti 1998, Mereka Tewas Ditembak di Dalam Kampus

Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah menjelang reformasi. Empat mahasiswa Trisakti tewas ditembak di dalam kampus.

Baca Selengkapnya

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

3 hari lalu

Bahas Tugas KPK di Depan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Nawawi Pomolango Singgung Program Makan Siang Gratis

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menyinggung program makan siang gratis yang digadang-gadang presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Apakah Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Masih Wajib Bayar UKT? Ini Penjelasannya

4 hari lalu

Apakah Mahasiswa Penerima KIP Kuliah Masih Wajib Bayar UKT? Ini Penjelasannya

Apakah mahasiswa penerima KIP Kuliah masih harus membayar UKT atau SPP per semester?

Baca Selengkapnya