TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, terpaksa ditunda pada Rabu petang. Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani menyatakan banyak anggota dewan yang kelelahan setelah beberapa hari rapat.

"Fisik kami sudah kelelahan juga kalau dipaksakan rapat panjang mungkin ya," kata dia dalam pesan teksnya, Rabu malam, 2 November 2022.

Pada Rabu siang, DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI seharusnya melanjutkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023. Rapat anggaran ini telah dimulai sejak 31 Oktober 2022.

Agenda rapat hari ini adalah penjelasan TAPD ihwal penyertaan modal daerah (PMD) kepada sembilan BUMD DKI dan dana hibah. Rapat baru dimulai sekitar pukul 14.00 atau molor empat jam dari agenda awal.

Belum selesai seluruh pimpinan BUMD DKI menjelaskan, rapat harus dihentikan. Sebab, eksekutif harus menghadiri rapat daring dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono.

DPRD DKI lantas mengumumkan bahwa rapat ditunda dan baru mulai lagi besok. Rani mengatakan, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memutuskan menunda rapat agar tak selesai larut malam.

"Karena itu nanggung kalau mulai lagi terlalu malam. Jadi sepertinya ketua memutuskan kami istirahat dulu menyiapkan stamina buat besok lagi," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Dalam pembahasan ini, Pemerintah DKI mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 sebesar Rp 6,23 triliun. Dana itu adalah suntikan modal bagi sembilan BUMD DKI.

Berikut rinciannya:

1. Perumda PAL Jaya Rp 100 miliar
- Pembangunan jaringan pipa air limbah di kawasan TB. Simatupang sisi utara dan optimalisasi ME IPAL tahap II

2. Perumda Pembangunan Sarana Jaya Rp 350 miliar
- Proyek di area TOD

3. PT Jakarta Tourisindo Rp 47,12 miliar
- Arcici sport fase 2

4. PT Jakarta Propertindo Rp 577 miliar
- ITF Sunter
- ITF Wilayah Barat

5. PT MRT Jakarta Rp 4,56 triliun
- Pembangunan proyek MRT yang berasal dari penerusan hibah dan pinjaman pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta

6. PT Asuransi Bangun Askrida Rp 4,36 miliar
- Penguatan struktur permodalan

7. PT JIEP Rp 225 miliar
- Penguatan struktur permodalan (sertifikasi BPHTB)

8. Perumda Dharma Jaya Rp 50 miliar
- Pembangunan cold storage 2 ribu ton
- Pabrik pengolahan

9. Perumda PAM Jaya Rp 324,6 miliar
- Pembangunan SPAM Ciliwung tahap II
- Pemasangan sambungan baru pelanggan Jatiluhur Karian tahap I
- Studi dan program penurunan NRW tahap I
- Optimalisasi IPA SWRO Kepulauan Seribu
- Pembangunan kios air dan pembelian mobil tangki tahap 3
- Pelayanan air bersih di kampung prioritas tahap 2
- Pembangunan sentra pelayanan

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS DKI 2023 yang Digelar DPRD DKI di Bogor Molor Lebih dari 4 Jam