TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta jatah dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditambah. Dia berujar, ada Forkopimda yang terlambat mengajukan proposal dana hibah.

"Kita mau Pemilu, jadi tolong ada slot juga di situ," kata dia dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Kamis malam, 3 November 2022.

Kemarin, rapat Banggar antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta membahas soal usulan penyertaan modal daerah (PMD) dan dana hibah 2023. Pembahasan ini berlangsung dalam rapat Banggar soal Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023.

Dalam rapat itu, Badan Anggaran DPRD DKI menyetujui anggaran belanja hibah 2023 senilai Rp 2,31 triliun.

Prasetyo Edi mengaku kerap ditelepon Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam Jaya dan Kepala Polda Metro Jaya yang meminta jatah dana hibah. Menurut dia, banyak jajaran Forkopimda yang terlambat menyerahkan proposal.

"Dia minta untuk pengamanan dan macam-macam (menjelang Pemilu 2024). Saya tidak tahu detail, tapi banyak sekali permintaan dari Forkopimda," ucap politikus PDIP ini.

Untuk itulah, Prasetyo minta postur KUA-PPAS DKI 2023 yang telah disetujui kemarin kembali dirasionalisasi. Banggar menyepakati nilai Rancangan APBD DKI 2023 senilai Rp 82,54 triliun. Jumlah ini sudah termasuk penambahan pagu anggaran dana hibah sebanyak Rp 573,84 miliar.

Baca juga: DPRD DKI Setuju Dana Hibah Rp2,31 Triliun di KUA-PPAS, Rp40 Miliar untuk Parpol