Top 3 Metro: Pengacara Pintar Teddy Minahasa, Dana Hibah NU DKI Cuma Rp 4 Miliar Usulan Era Anies
Reporter
Tempo.co
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Selasa, 22 November 2022 07:10 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari Hotman Paris sebut pengacara pintar Teddy Minahasa. Hotman minta Kejari Bukittinggi dan Agam didatangkan sebagai saksi kasus peredaran sabu barang bukti itu.
Berita lain adalah politikus PDIP mengatakan usulan dana hibah Rp 4 miliar yang diprotes NU DKI adalah usulan Pemprov DKI era Anies Baswedan. Disebutkan pula, pemerintah DKI khususnya ketika mantan Gubernur Anies Baswedan menjabat mengistimewakan MUI Jakarta ketimbang NU DKI dan Muhammadiyah.
Berita ketiga adalah Jaklingko Indonesia bakal kembalikan saldo penumpang Transjakarta yang terpotong akibat transaksi ganda. Direktur Utama Jaklingko Muhamad Kamaludin mengatakan, transaksi pada MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan enerapkan sistem yang sama.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa, 22 November 2022:
1. Hotman Paris Hutapea Sebut Diri Pengacara Pintar Teddy Minahasa, Cari Barang Bukti Belum Dimusnahkan
Pengacara Hotman Paris Hutapea mengatakan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra akan dikonfrontir dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Dody Prawiranegara dan sejumlah tersangka lain hari ini. Pengacara itu menuturkan eks Kapolda Sumatera Barat tersebut juga bakal membuat Berita Acara Tambahan (BAP).
Proses tersebut akan dilaksanakan hari ini di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Tetapi Hotman belum memastikan apakah jadi, karena ada tersangka lain yang disebut sedang sakit.
"Dapat informasi dari penyidik ada tersangka dari pihak sana sakit. Jadi belum tahu, mungkin penyidik akan periksa TM melakukan berita acara tambahan," katanya di Polda Metro Jaya, Senin, 21 November 2022.
Pengacara Teddy Minahasa itu juga meminta agar sejumlah pejabat yang hadir saat konferensi pers dan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu diperiksa. Alasannya adalah tudingan ada penyisihan lima kilogram sabu yang diganti dengan tawas, ternyata barang bukti itu belum dimusnahkan.
Hotman menduga dari 41,4 kilogram sabu yang disita, kemungkinan jumlahnya lebih dari itu sebelum Polres Bukittinggi menggelar konferensi pers.
"Makanya itu baru ditemukan oleh Teddy sesudah atas ide pengacaranya yang pintar mencari barang bukti ini. Ternyata ini semua masih ada di Agam dan Bukittinggi. Makanya kami minta agar Kejari Bukittinggi dan Agam didatangkan sebagai saksi," tuturnya.
Hotman Paris menuturkan kliennya telah mencabut BAP pertama sebagai saksi dan kedua sebagai tersangka telah dicabut. Alasannya karena ada fakta bahwa lima kilogram sabu yang disebut diedarkan di Jakarta masih ada.
"BAP pertama sebagai tersangka sudah dicabut dan BAP yang dulu sebagai saksi sudah dicabut atas dasar telah ditemukan bukti baru bahwa barang bukti itu semua ada di Bukittinggi," katanya, Jumat, 18 November 2022.
Baca: Teddy Minahasa Bantah Hubungi Orang Tua Dody, Hotman Paris: Mau Pakai Dalil Perintah Atasan
Selanjutnya PDIP sebut dana hibah NU DKI cuma Rp 4 miliar usulan Anies...
<!--more-->
2. NU DKI Protes Dana Hibah 'Cuma' Rp 4 Miliar, PDIP: Itu Usulan Era Pak Anies Baswedan
Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menyebut, komisinya merekomendasikan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta memperoleh dana hibah Rp 5 miliar tahun depan. Dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023, pemerintah DKI melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual (Dikmental) mengusulkan NU DKI mendapatkan hibah Rp 4 miliar. "DPRD menaikkan Rp 1 miliar lagi," kata dia saat dihubungi, Senin, 21 November 2022.
Sebelumnya, PWNU DKI memprotes pemerintah daerah hanya mengusulkan hibah 2023 untuk organisasi Islam itu sebanyak Rp 4 miliar. PWNU DKI kemudian membandingkannya dengan alokasi hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta senilai Rp 15 miliar.
Nantinya hasil pembahasan RAPBD DKI 2023 di setiap komisi akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran alias Banggar. Dalam rapat ini, pimpinan dewan, komisi, dan fraksi bakal mendiskusikan lagi RAPBD 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI.
Johnny menyatakan sejumlah anggota Komisi E berpandangan lembaga keagamaan seperti PNWU dan Muhammadiyah Jakarta seharusnya menerima subsidi lebih besar ketimbang MUI DKI. Sebab, dua organisasi ini memiliki jaringan hingga di level lapisan bawah masyarakat.
Akan tetapi, tutur dia, pemerintah DKI khususnya ketika mantan Gubernur Anies Baswedan menjabat mengistimewakan MUI Jakarta. MUI DKI mendapatkan dana hibah lebih banyak dari NU dan Muhammadiyah untuk membayar insentif petugas pemulasaran jenazah. "Jadi sebenarnya ini kiriman dari era Pak Anies," ujar politikus PDIP ini.
Baca: Dana Hibah untuk MUI DKI Rp15 Miliar, Politikus PDIP: Diistimewakan di Era Anies
Rincian anggaran hibah untuk NU, Muhammadiyah, dan MUI Jakarta:
1. NU
Proposal permohonan hibah: Rp 34 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 4 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 5 miliar
2. Muhammadiyah
Proposal permohonan hibah: Rp 8 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 3,2 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 4 miliar
3. MUI
Proposal permohonan hibah: Rp 12 miliar
Usulan pemerintah DKI: Rp 12,08 miliar
Rekomendasi Komisi E: Rp 15,78 miliar
Baca juga: MUI Jakarta Pernah Mau Bikin Pasukan Siber Bela Anies Baswedan, Kini Diusulkan Dapat Hibah Rp 15 Miliar
Selanjutnya pembayaran ganda Transjakarta dikembalikan, sistem transaksi sama dengan LRT dan MRT Jakarta...
<!--more-->
3. Transjakarta, MRT Jakarta & LRT Jakarta Gunakan Sistem Transaksi Sama, Pembayaran Ganda Dikembalikan
Direktur Utama Jaklingko Muhamad Kamaludin mengatakan, transaksi pada MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta menerapkan sistem yang sama. Sistem tap in dan tap out diterapkan setelah adanya proses uji coba dan mulai diberlakukannya tarif integrasi pada bulan Oktober 2022.
"Semua proses pengembangan sudah melalui uji coba bersama sebelum bulan Oktober," katanya saat dihubungi Tempo, Minggu, 20 November 2022.
Proses pengembangan ini dilakukan oleh Tim JakLingko Indonesia, MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan Bank penerbit Kartu Uang Elektronik dengan pemotongan saldo kartu saat tap out. Namun, sistem transaksi pada Transjakarta sempat berubah karena kebijakan dari Pemprov DKI dan Transjakarta terhadap proses bisnis dan perilaku pengguna.
"Semula pemotongan saldo kartu pengguna pada saat tap in, setelah Oktober pemotongan saldo kartu pengguna pada saat tap out," jelas Kamaludin.
Awalnya, tidak ada konsekuensi bagi pengguna yang tidak melakukan tap out. Tetapi setelah bulan Oktober, Transjakarta disebut bakal melakukan pemblokiran apabila pengguna tidak tap out.
Baca: Transjakarta Targetkan Akhir Tahun 2022 Seluruh Sopir Sudah Ikut Pelatihan
Pengguna Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta wajib tap in tap out
Kamaludin menyebut ada perbedaan perilaku pengguna Transjakarta dengan MRT Jakarta maupun LRT J akarta. Penerapan wajib tap in tap out pada MRT Jakarta dan LRT Jakarta sudah dilakukan sejak awal beroperasi, sehingga pengguna sudah terbiasa dengan sistem tersebut.
"Sejak beroperasi beberapa tahun lalu sudah menerapkan wajib tap in dan tap out di dalam proses bisnis dan perilaku penggunanya sudah lebih terbiasa sejak lama," kata dia.
Ia menambahkan, saldo pengguna yang mengalami kasus transaksi ganda bakal dikembalikan. Pengguna juga dapat menyampaikan keluhan ke JakLingko Customer Care atau Customer Care operator terkait seperti Transjakarta, LRTJ, dan MRTJ. "Kami proses memberikan pengembalian yang terpotong ganda," ucapnya.
Baca juga: Rencana Konfrontasi Teddy Minahasa Vs Dody Prawiranegara di Kasus Narkoba Ditunda
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
